Sikapi Ulah Malaysia Harus Kepala Dingin

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pengamat politik, Ray Rangkuti, menyatakan masyarakat dan pejabat Indonesia harus berkepala dingin dalam menyikapi penghinaan mantan menteri penerangan Malaysia, Zainudin Maidin, ke mantan Presiden RI, BJ Habibie.

"Tak perlu marah-marah, apalagi sampai membakar bendera Malaysia," ujar Ray, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Menurut Ray, penghinaan Maidin kepada Habibie dalam sebuah tulisan di media massa Malaysia harus dilawan dengan cara yang sama, yakni tulisan.

"Sekalipun tulisan (Zainudin Maidin) tersebut sangat dangkal, tendensius, dan jelas dibuat dengan data yang sangat mentah," kata Ray.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia pun tak perlu sampai berkoar-koar unjuk rasa di jalan. Sebab, menjadi tak sebanding bila tulisan rendahan dari Maidin tersebut disikapi dengan aksi unjuk rasa.

"Rakyat Indonesia harus memperlihatkan keagungan sikap terhormat, tingginya peradaban, dan kedewasaan berbeda pendapat. Oleh karena itu, tulisan itu harus dibaca dengan kepala dingin," imbuhnya.

Dari tulisan itu, Ray melihat Maidin melakukan kekeliruan dalam membaca sejarah reformasi Indonesia dengan paradigma otoritarianisme ala Malaysia. Sebab, dalam negeri otoritarian seperti Malaysia, kebenaran selalu diukur dari kacamata penguasa.

Orang yang berkhianat kepada bangsa dibaca dalam konteks melawan kekuasaan otoritarian dan menegakkkan demokrasi yang tandai dengan lahirnya kebebasan warga negara, termasuk di dalamnya membentuk partai politik, dianggap sebagai ancaman terhadap pemeritah sekaligus negara.

"Tegasnya dalam negara otoritarian seperti Malaysia, gaya-gaya seperti Habibie jelas akan dikategorikan sebagai ancaman," tuturnya.

Dalam paradigma itulah, lanjut Ray, seyogyanya masyarakat Indonesia dapat memahami bahwa tulisan Maidin itu justru memperlihatkan ketakutan munculnya diskusi pencerahan.

"Lihatlah, lucunya pernyataan Maidin yang menyebut kelahiran 48 parpol paska-reformasi sebagai perpecahan. Maidin tak dapat membedakan antara kebebasan warga negara untuk berserikat dan perpecahan. Cara berpikir seperti ini khas penguasa yang takut melihat perubahan. Pada faktanya, 48 parpol itu bukan membuat kita pecah, malah sebaliknya menyumbang bagi defenisi baru persatuan bangsa," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) tersebut.

"Oleh karena itu, sekali lagi, jawab tulisan itu dengan senyum. Semoga demokrasi di Malaysia makin cepat terealisasi," sindir Ray.