Jangan Hambat Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Australia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda mengimbau Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataannya. Hal ini terkait atas permasalagab bocornya penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap sejumlah petinggi di Indonesia.

Saat ini Indonesia dan Australia, Hasan menjelaskan, sedang menyusun langkah dalam memperbaiki hubungan bilateral dan jangan sampai kemudian ada pernyataan yang hanya memperkeruh keadaan.

"Jadi, sepanjang proses penyusunan code of conduct antara Indonesia dan Australia sedang berlangsung, sebenarnya tidak perlu banyak komentar ke publik. Biarkan kedua tim bekerja tanpa interfearence," kata Hassan.

Dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (12/12/2013), Perdana Menteri Australia Tony Abbott, lanjut Hasan, seharusnya berbesar jiwa, meminta maaf, seperti yang dilakukan Presiden Amerika Barack Obama saat ketahuan menyadap Jerman.

"Yang mesti disadari ada kepentingan besar kedua negara untuk menyelesaikan masalah ini. Agar kita bisa move on, membuat hubungan saling menguntungkan," Hasan mengingatkan.

Hubungan Australia dengan Indonesia, diakuinya, memang kerap menghadapi pasang surut. Ia mengingatkan, sebelum terbongkarnya penyadapan oleh Australia, beberapa kasus yang mempengaruhi tensi politik kedua negara pernah ada . Hasan mencontohkan saat Australia memberikan suaka kepada sejumlah aktivis Papua merdeka diawal tahun 2000an.

"Sebenarnya sejak tahun 2003, ada stabilisasi. Hubungan antarpemimpin bisa meredakan tensi dan menjadi sebuah kerjasama yang menguntungkan bagi kawasan. Dan Australia juga berhutang budi kepada Indonesia saat akan bergabung dengan kawasan Asia Timur. Ketika itu, ASEAN ditambah China, Korea dan Jepang hampir pasti menolak Australia masuk dalam kawasan," ujarnya.

"Alasannya karena kultur Australia yang lebih dekat dengan eropa ketimbang Asia dan kepetidakpercayaan negara-negara di Asia Timur pada Australia. Akan tetapi Indonesia kemudian membantu agar Australia masuk," katanya lagi.

Setelah kasus penyadapan ini, kata Hassan, beberapa negara di Asia Timur ikut bereaksi. "Dengan Australia yang melakukan seperti ini pada Indonesia, teman-teman Indonesia di Asia Timur akan semakin tidak percaya dengan Australia. Dia telah merusak trust and confidence," kata Hassan.

Hassan juga menceritakan, salah satu kerjasama Indonesia dengan Australia yang terpaksa dilakukan yakni mengenai penanganan imigran ilegal yang berasal dari negara konflik.

Isu penanganan imigran ilegal memang menjadi komoditi politik nasional Australia. Bahkan, isu tersebut mampu memenangkan Partai Liberal dan Tony Abbott dalam pemilu di Australia beberapa bulan silam.

Isu imigran ilegal yang mencari suaka ke Australia menjadi sangat penting sebab pemerintah Australia mulai kewalahan menanganinya. Sejak 2002, Indonesia sebagai negara transit para imigran memiliki peran yang penting.

Posisi Indonesia bisa membiarkan ataupun melakukan penegakan hukum terhadap para imigran ilegal yang sedang transit. Kerjasama Indonesia-Australia dalam menangani imigran ilegal itu disebut coordinated collaterals. Kerjasama ini kemudian dibekukan setelah terbongkarnya kasus penyadapan Australia pada Indonesia.

"Karena itu dalam hal code of conduct yang baru perlu ditata kembali dengan memberikan perspektif politik. Australia harus menjadikan Indonesia mitra kerja strategis. Sebab mereka punya kepentingan besar dengan kita," kata Hassan.

Hassan juga mengingatkan, saat ini Indonesia mulai memasuki masa pemilu. Oleh karena itu, Perdana Menteri Australia sebaiknya menjaga sikap, tidak mengganggu.

"Mereka juga harus tahu kalau kita dalam masa pemilu. Saya rasa mereka jangan menyulut nasionalisme kita dengan pernyataan-pernyataan tertentu," tegasnya.