Breaking News:

Alasan Nomor Cantik Pelat Mobil ''Im God'' Dilarang Pemerintah

Namun, para pegiat kebebasan sipil tak sepakat dengan pemerintah dan kemudian mengajukan kasus Hart ke ranah hukum.

Bennie Hart/BBC
Bennie Hart menggugat pemerintah negara bagian Kentucky karena keinginannya memiliki plat nomor I'M GOD ditolak. 

TRIBUNNEWS.COM, LOUSVILLE - Seorang ateis menggugat pemerintah negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, setelah permohonannya untuk pelat nomor mobil "IM GOD" ditolak.

Bennie Hart mengatakan, maksud pilihannya adalah untuk menunjukkan kemustahilan menyanggah siapa pun yang mengaku sebagai Tuhan.

Namun, para pejabat transportasi di negara bagian yang dikenal konservatif dalam hal agama itu menetapkan, pelat nomor itu bisa mengalihkan perhatian para pengemudi lainnya dan menimbulkan masalah.

Namun, para pegiat kebebasan sipil tak sepakat dengan pemerintah dan kemudian mengajukan kasus Hart ke ranah hukum.

Hart mengatakan, dirinya sudah memiliki pelat mobil yang sama saat tinggal di Ohio selama 12 tahun dan tidak menemui masalah apa pun dengan pelat mobilnya.

"Saya hanya ingin memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pesan pribadi untuk pelat mobil saya seperti halnya para pengemudi lain," kata Hart, yang tinggal di Kenton County, Kentucky Utara.

"Tidak ada yang cabul atau vulgar tentang pandangan saya bahwa keyakinan agama merupakan interpretasi pribadi," kata dia.

Persatuan Kebebasan Sipil Amerika di Kentucky (American Civil Liberties Union of Kentucky ACLU-KY) dan Yayasan Merdeka dari Agama (Freedom From Religion Foundation) mengajukan gugatan hukum atas nama Hart terhadap Menteri Transportasi Kentucky Greg Thomas dengan dasar kebebasan berbicara.

Direktur hukum ACLU-KY William Sharp mengatakan, di bawah amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, para pejabat pemerintah tidak berwenang untuk menyensor pesan-pesan individu hanya karena tidak menyukainya.

"Dalam hal ini, pelat nomor-nomor pilihan pribadi adalah bentuk ekspresi individu yang sama-sama layak mendapat perlindungan Amandemen Pertama," katanya.

Sejauh ini, pihak otoritas transportasi Kentucky menolak untuk mengomentari kasus tersebut.(Ervan Hardoko/BBC Indonesia)

Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved