Anggota Yakuza Jepang Tak Dipenjara Gara-gara Surat Dokter Palsu dari Dua Rumah Sakit di Kyoto

Pihak rumah sakit memberikan dokumen palsu untuk anggota kelompok perampokan Takayama yang disebutkan harus menerima operasi transplantasi ginjal.

Anggota Yakuza Jepang Tak Dipenjara Gara-gara Surat Dokter Palsu dari Dua Rumah Sakit di Kyoto
Asahi
Yoshiyuki Takayama (60) dari geng Oumiikka di Otsu Perfektur Saga, anggota yakuza yang mendapat resep dokter palsu membuatnya tidak dipenjara. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kasus Yoshiyuki Takayama (60) dari geng Oumiikka di Otsu Perfektur Saga, anggota mafia Jepang (yakuza) yang seharusnya masuk penjara, semakin terungkap dengan bukti surat dokter palsu diberikan dua rumah sakit kepada pihak kejaksaan, sehingga tersangka sempat tidak masuk penjara.

"Rumah sakit besar Jepang, Kyoto Prefectural University of Medical University dan rumah sakit Koseikai Takeda, terbukti ternyata mengajukan sebuah dokumen yang menjelaskan kondisi medis palsu kepada pihak kejaksaan," ungkap sumber Tribunnews.com, Selasa (2/8/2017).

Pihak rumah sakit memberikan dokumen palsu untuk anggota kelompok perampokan Takayama yang disebutkan harus menerima operasi transplantasi ginjal secara biologis.

Tim khusus independen membentuk komisi dan melakukan penyelidikan dengan hasil menunjukkan bahwa ada bagian-bagian dari catatan medis yang tidak sepenuhnya dijelaskan mengenai isi dari konsultasi dan kebijakan pengobatan di dalam departemen medis.

Rapat tertutup ketiga, Senin (21/8/2017) dari tim khusus independen tersebut nyata-nyata menyebutkan dokumen palsu dibuat kedua rumah sakit tersebut.

Tim tersebut akan semakin meneliti lebih detil kartu pasien apakah menggambarkan secara akurat kondisi pasien atau tidak dan kemudian menyelidiki apakah ada konsistensi dengan mengacu pada tanggapan terhadap catatan medis dan kantor kejaksaan.

Pada pertemuan kali ini, tiga anggota melaporkan isi penyelidikan pada kartu pasien dan mendengar dari berbagai pemangku kepentingan.

Ada seorang anggota yang menunjukkan bahwa tidak ada cukup poin dalam deskripsi rekam medis saat wawancara dengan pejabat rumah sakit.

Kekurangan data itu sudut pandang undang-undang medis maka tidak akan memungkinkan institusi medis memberikan perawatan medis yang tepat.

Halaman
123
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved