PPI Taiwan: Pemerintah Harus Perjelas Aturan Kuliah Magang di Taiwan

Melalui sambungan telepon, Sutarsis meminemerita agar Pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang jelas pada program kuliah-magang

PPI Taiwan: Pemerintah Harus Perjelas Aturan Kuliah Magang di Taiwan
ISTIMEWA
Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan, Sutarsis 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Mencuatnya dugaan kerja paksa yang dialami sekitar 300 mahasiswa peserta kuliah magang di Taiwan, membuat Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan, Sutarsis, angkat bicara.

Melalui sambungan telepon, Sutarsis meminta agar Pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang jelas pada program kuliah-magang dari Pemerintah Taiwan itu.

Ia menyayangkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tidak fokus membenahi teknis dalam menjalankan kerja sama dengan pemerintah Taiwan itu. Sehingga, program diambil alih oleh yayasan, swasta, atau agen, untuk mencari siswa-siswa dan tenaga kerja di Taiwan.

Baca: Tunjuk-tunjuk Fadli Zon Saat Debat, Jokomania Immanuel Ebenezer Geram hingga Singgung Raja Hoaks

Baca: Disinggung Soal Meriam Bellina, Hotman Paris Tutup Kuping Lalu Emosi ke Co-hostnya: Dia Mau Nyindir

"Universitas di Taiwan, beberapa universitas swasta  mencari siswa, mereka kesulitan mencari siswa. Sehingga mencari siswa dari negara-negara berkembang seperti Vietnam dan Indonesia, untuk mengisi Universitas mereka dan mereka mencari tenaga kerja dan di Taiwan butuh tenaga kerja," kata Sutarsis.

"Ini menurut saya akar masalahnya. Aturan belum jelas mungkin secara teknis yang mengatur kerja sama, aturan kuliah magang belum jelas," sambung dia.

Baca: Alcatel Bantu Asia Pacific Telcom Taiwam

Ia mengatakan, keluhan dari peserta program kuliah-magang sendiri, terdiri dari durasi program yang tidak jelas. Kemudian, ketidaksesuaian jurusan kuliah dengan bidang magang yang diberikan serta kelebihan jam kerja.

"Tempat kerjanya tidak sesuai dengan atau tidak mendekati bidang studinya. Misalkan peserta belajar di komputer, tapi kerja nge-pack barang. Kemudian, jam kerja yang overtime," tutur Sutarsis.

Meski diterapkan One China Policy, diharapkan, ke depan ada perbaikan sistem mekanisme di Indonesia untuk mengatur pengiriman dan perekrutan peserta kuliah-magang.

"Kami harapkan melalui momentum ini mungkin pemerintah Indonesia sudah aware bahwa jumlah kita (mahasiswa Indonesia) sudah banyak, banyak orang sudah ikut bermain dalam program kerja sama ini," Sutarsis mengungkap.

Baca: Ratusan mahasiswa Indonesia diduga kerja paksa, visa kuliah magang di Taiwan diminta dihentikan

"Apa yang sudah terjadi dalam program magang ini cepat terealisasi perbaikannya dan saya harapkan pemerintah Indonesia turun tangan ke sini misalnya Kemenristek Dikti, Diknasnya untuk cepat ke sini, tidak memonitoring dari jauh. Untuk tau kondisi realnya apa yang terjadi," jelasnya.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved