Breaking News:

Penolakan Masyarakat Jepang Atas Pembangunan Fasilitas Pelatihan Pemagang Asing

Pembangunan mulai dilakukan di banyak tempat untuk fasilitas pengajaran para pemagang asing yang masuk ke Jepang.

MBS
Umbul-umbul bertuliskan kata-kata menentang pembangunan fasilitas bagi pemagang asing di kota Settsu Osaka Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sekitar 350.000 pekerja asing akan masuk ke Jepang mulai 1 April 2019 termasuk pemagang Indonesia yang terseleksi oleh lembaga tenaga kerja Jepang dan atau yang bebas melamar sendiri masuk bekerja ke Jepang.

"Banyaknya tenaga kerja asing itu membutuhkan pula fasilitas pelatihan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar," ungkap sumber Tribunnews.com Rabu ini (30/1/2019).

Memang benar, diakuinya kagi, ada masyarakat yang menentang kedatangan pemagang asing tersebut karena ditakutkan membuat ribut masyarakat setempat dengan perbedaan budaya, pola pikir, tingkah laku dan sebagainya dalam jumlah pemagang yang tidak sedikit.

Pembangunan mulai dilakukan di banyak tempat untuk fasilitas pengajaran para pemagang asing yang masuk ke Jepang.

Mulai belajar bahasa Jepang, belajar budaya Jepang, belajar bagaimana buang sampah yang baik, belajar sosialisasi dengan masyarakat Jepang, belajar ketrampilan kerja dan sebagainya selama sedikitnya satu bulan.

Asosiasi penerima tenaga kerja asing itu harus mengajarkan dan menjelaskan segala hal mengenai Jepang dan perusahaan Jepang, cara bekerja dan segala hal kehidupan di Jepang.

"Beda segalanya, kedatangan orang asing, memang mungkin akan mengagetkan masyarakat lokal setempat. Apalagi di daerah-daerah kecil yang selama ini mungkin hidup tenang, jumlah sedikit, tetapi mendadak kedatangan banyak orang asing yang sama sekali tak dikenal, ditakutkan pula tak bisa komunikasi dengan baik."

UU Jepang untuk pembangunan properti yang 500 meter persegi atau lebih, haruslah melalui ijin pemda setempat. Kalau pun pemda tidak mau melakukan, tidak mau memberikan ijin, swasta tetap bisa melakukan terus pembangunan properti.

Masalahnya adalah klaim dari masyarakat setempat, apabila ada keberatan mengumpulkan ribuan tandfatangan penduduk sekitarnya, mengajukan pe pengadilan, maka pengadilan bisa mengeluarkan surat penghentian pekerjaan proyek atau bahkan "mengusir" pemilik dari lokasi setempat karena marahnya penduduk lokal setempat.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved