Survei Kementerian Pendidikan Jepang: 20.000 Anak-anak Warga Asing Usia SD/SMP Tidak Bersekolah

Sedikitnya 20.000 anak-anak warga asing berusia sekolah tingkat SD/SMP yang berdomisili di Jepang ternyata tidak bersekolah.

Survei Kementerian Pendidikan Jepang: 20.000 Anak-anak Warga Asing Usia SD/SMP Tidak Bersekolah
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Olahraga Jepang di Kasumigaseki Tokyo. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Survei nasional yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Olahraga Jepang mencatat sedikitnya 20.000 anak-anak warga asing berusia sekolah tingkat SD/SMP yang berdomisili di Jepang ternyata tidak bersekolah.

Sekitar 50.000 anak-anak itu perlu pendidikan bahasa Jepang supaya dapat menyesuaikan diri dengan baik bersama penduduk Jepang.

"Hasil survei pelajar SD/SMP pada sekitar 124.000 anak-anak warga asing yang berdomisili di Jepang ternyata sekitar 20.000 anak tidak bersekolah saat ini," ungkap sumber Tribunnews.com, Sabtu (28/9/2019).

Sedangkan jumlah anak yang perlu belajar bahasa Jepang di sekolah dasar, sekolah menengah pertama telah mencapai rekor tertinggi sekitar 50.000 murid.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Olahraga Jepang di Kasumigaseki Tokyo.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Olahraga Jepang di Kasumigaseki Tokyo. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Dengan perluasan penerimaan pemerintah terhadap personel asing, jumlah anak-anak asing diperkirakan akan meningkat di masa depan, dan mengamankan peluang pendidikan bagi anak asing menjadi satu permasalahan sendiri bagi Kementerian Pendidikan Jepang saat ini.

Tidak ada kewajiban hukum bagi orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dasar dan menengah pertama, dan dukungan pemerintah daerah untuk kehadiran di sekolah cenderung tidak memadai dengan anggaran sangat terbatas.

Baca: 5 Zodiak ini Sulit Dipahami Keinginannya: Pisces Mudah Terserang Virus Moody!

Baca: PDIP: Jika Terbitkan Perppu KPK, Jokowi Tak Hormati DPR

Baca: Pengakuan Sebagai LGBT Membuat DRH Murka, Carudin Tewas Dieksekusi 5 Pembunuh yang Disewa Ibunya

Pada bulan April 2019, Undang-Undang Pengendalian Imigrasi yang direvisi, yang meningkatkan penerimaan pekerja asing, mulai berlaku.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi (MEXT) memutuskan bahwa perlu memahami situasi pendaftaran sekolah terlebih dahulu.

Melalui dewan pendidikan nasional, pihak Kementerian Pendidikan Jepang mensurvei anak-anak asing yang terdaftar dalam Daftar Penduduk Dasar pada Mei 2019.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved