Deutsche Welle

Pengamat: Amandemen UUD 1945 dan GBHN, Jalan Masuk Pilpres 2024

MPR tengah mengkaji wacana amandemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN. Apa tujuan dari rencana ini? Simak wawancara DW Indonesia…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan terkait wacana amandemen UUD 1945 terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya amandemen baru akan dilakukan di tahun ketiga masa jabatan MPR RI 2019-2024 setelah menyerap hasil amandemen 1945. Selain menghidupkan kembali GBHN, wacana seperti mengembalikan wewenang MPR untuk memilih presiden serta penambahan masa jabatan presiden RI mengemuka. Apa tujuan dari rencana amandemen kelima ini? Mengapa amandemen terakhir di tahun 2002 dirasa belum cukup menjamin kehidupan bernegara? Wawancara Deutsche Welle (DW) Indonesia dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Deutsche Welle: MPR tengah mempertimbangkan wacana mengamandemen UUD 1945 terkait menghidupkan kembali GBHN. Apakah amandemen 2002 dirasa belum cukup menjamin kehidupan bernegara?

Bivitri Susanti:

Kalau saya melihat amandemen 1999-2002 itu sudah baik, kalau pun ada kelemahan, semua negara di dunia termasuk di Jerman juga ada kelemahannya. Tidak semua hal bisa dan perlu diatur dalam konstitusi. Ada hal-hal yang memang masih dilihat sebagai kelemahan dalam demokrasi, bisa diatur dalam Undang-Undang atau kebijakan lainnya. Yang penting konstitusi pada dasarnya seperti kontrak sosial kita waktu kita ingin reformasi. Hasil amandemen 2002 itu sudah cukup menurut saya bagi demokrasi, ada Mahkamah Konstitusi, presiden dipilih langsung. Saya melihat sebenarnya justru karena kita sudah mulai demokratis dalam semua aspek, kemudian elit politik partai melihat pegaruh mereka berkurang. Terus ada konsolidasi demokrasi dalam arti negatif. Orang seperti Jokowi yang bukan siapa-siapa di partai bisa jadi presiden, oligarki partai dalam tanda kutip kalah. Kelihatannya mereka mau ambil lagi nih, salah satunya dengan cara presiden dipilih lagi oleh MPR bukan rakyat.

Wacana amandemen ini juga memunculkan isi penambahan masa jabatan presiden, bagaimana tanggapan Anda mengenai ini?

Saya melihat kaitannya pada Pilpres 2024. Jangan lupa ada kader-kader partai politik yang merupakan anak-anak ketua partai politik ingin bertarung tapi mungkin dia tidak populer, dan diduga dia akan kalah. Jadi cara untuk memenangkan orang-orang itu, nanti heboh nih Jokowi dengan konstitusi sekarang tidak bisa dipilih lagi, nanti pertarungannya bebas, mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan lainnya akan sengit nanti. Karena sistemnya sekarang popular vote maka yang terbanyak lah yang akan menang. Orang-orang yang tidak populer itu bertanding saya kira akan kalah. Satu-satunya cara untuk memajukan mereka adalah mengambil lagi wewenang yang tadi dikasih ke rakyat jadi ke MPR lagi.

Baca juga: LIPI: Politik Dinasti di Indonesia Kian Subur

Banyak pihak menilai ini akan mengembalikan kondisi negara ke zaman orde baru…

Kalau buat saya GBHN jalan masuk untuk amandemen-amandemen selanjutnya, termasuk pilpres nanti lewat MPR lagi. Skenario yang saya duga, dibuat seakan-akan harmless, ‘cuma soal GBHN kok bukan yang lain' tapi sekali kita buka kotak pandoranya, konsekuensi lanjutannya dari GBHN apa? MPR lembaga tertinggi. Konsekuensi lanjutannya apa? Presiden dipilih oleh MPR, dan seterusnya. Akhirnya hak rakyat yang didapat lenyap oleh amandemen. Buat saya seperti kotak Pandora, sekali dibuka semua masuk.

MPR berdalih Pasal 37 UUD 1945 menjadi landasan melakukan amandemen, sehingga pembahasan tidak akan melebar kemana-mana. Bagaimana sebenarnya mekanisme amandemen tersebut?

Memang betul ada pasal 37 tapi yang saya katakan tadi, persis seperti jaman amandemen 1999-2002 tapi dalam artian negatif. Tahun 1999 mulai amandemen pertama, 'apa ya yang kita sepakati selanjutnya?' 2000 amandemen lagi, 2001 amandemen lagi, 2002 amandemen lagi. Saya lihat skenarionya seperti itu. GBHN ya hanya GBHN tidak bisa diapa-apain lagi. Tapi nanti disepakati 'tahun depan lagi ya'. Kalau lihat keputusan MPR periode lalu, ada beberapa isu yang mau mereka angkat lagi. Saya kira arahnya mau merombak total tapi pakai isu GBHN sebagai batu loncatan.

Walau amandemen dapat dilakukan dengan sayarat keterlibatan masyarakat…

Halaman
12
Sumber: Deutsche Welle
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved