Deutsche Welle

UU Anti-Hoaks di Asia Tenggara Ciptakan Rejim Digital yang Otoriter

Undang-undang keamanan siber yang mengatur media sosial di Asia Tenggara membuka pintu bagi bagi pengawasan data yang lebih luas dan…

Tsunami UU Keamanan Siber yang baru disahkan oleh negara-negara di Asia Tenggara memperkuat cengkraman pemerintah atas internet dan membuka peluang bagi kriminalisasi aktivitas online yang dinilai "subversif." Singapura, Kamboja dan Vietnam termasuk yang getol membatasi kebebasan di internet.

Pemerintahan negara-negara itu berdalih regulasi yang diperketat dibutuhkan untuk menghadang penyebaran kabar palsu di media sosial. Kasus Cambridge Analytica yang memanipulasi informasi demi membantu kemenangan Presiden Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016, dianggap sebagai pemicu.

Namun organisasi HAM di Asia Tenggara mewanti-wanti, UU tersebut rawan disalahgunakan.

Emile Pradichit, Direktur Manusha Foundation di Thailand misalnya mengatakan UU Keamanan Siber yang disahkan oleh parlemen di Bangkok dibuat "untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol pemerintah dengan memanipulasi informasi sesuai kepentingan mereka," kata dia.

Hal ini semakin menguatkan rapor merah demokrasi negara-negara Asia tenggara yang menurut Indeks Kebebasan 2018 oleh Freedom House, dikategorikan sebagai "separuh bebas" atau "tidak bebas."

"Hantu Abad ke21"

UU Anti Hoaks yang mulai berlaku di Singapura sejak 2 Oktober lalu misalnya dinilai memberikan kekuasaan berlebih kepada pemerintah untuk mengawasi kebebasan berbicara di internet. Sementara Vietnam mengesahkan UU Keamanan Siber pada Januari lalu yang mengizinkan pemerintah mengawasi perusahaan teknologi, termasuk di antaranya ketaatan dalam menghapus konten di media sosial yang dianggap bermasalah oleh pemerintah.

Adapun Kamboja sudah lebih dulu. Sejak Mei 2018 pemerintah di Phnom Penh menyelidiki situs internet yang diklaim menyebarkan kabar hoaks menjelang pemilihan umum silam yang dimenangkan Perdana Menteri Hun Sen.

Sebab itu Phil Robertson, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch, menilai masalah seputar kabar hoaks sengaja "dibesar-besarkan menjadi hantu abad ke21 yang harus ditakuti oleh semua orang."

Menurutnya dalih memerangi hoaks "menjadi standar baru untuk menyensor segala sesuatu yang tidak disukai pemerintah di internet."

UU tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mendikte nilai kebenaran pada sebuah informasi.

Kekhawatiran di Thailand

Halaman
12
Sumber: Deutsche Welle
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved