Mulai Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Terapkan Aturan Kantong Plastik Berbayar

Mulai tahun 2020 mendatang Kementerian Lingkungan Hidup Jepang akan menerapkan peraturan kantong plastik berbayar.

Mulai Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Terapkan Aturan Kantong Plastik Berbayar
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Shinjiro Koizumi, Menteri Lingkungan Hidup Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mulai tahun 2020 mendatang Kementerian Lingkungan Hidup Jepang akan menerapkan peraturan kantong plastik berbayar.

Semua plastik belanjaan akan dikenakan biaya pembayaran kepada pengunjung yang datang ke supermarket, konbini dan sebagainya.

"Pemerintah Jepang sudah putuskan untuk mengenakan biaya kepada yang belanja apabila meminta plastik belanjaannya," kata Menteri Lingkungan Hidup jepang, Shinjiro Koizumi (38) dalam jumpa pers, Kamis (19/12/2019) lalu.

Shinjiro Koizumi mengakui memang tak akan bisa menghapus semua plastik sesuai keinginan kalangan lingkungan hidup.

Karyawan Alfamart mengajak warga untuk mengurangi penggunaan kantong plastik kepada peserta jalan santai di Dataran Welcome To Batam, Minggu (15/9). Di usia yang ke 20 tahun, Alfamart mengajak pelanggan setia mereka untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang berdasarkan data BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. (TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO)
Karyawan Alfamart mengajak warga untuk mengurangi penggunaan kantong plastik kepada peserta jalan santai di Dataran Welcome To Batam, Minggu (15/9). Di usia yang ke 20 tahun, Alfamart mengajak pelanggan setia mereka untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang berdasarkan data BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. (TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO) (TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO)

Oleh karena itu dimulai dengan penghapusan perlahan-lahan dengan cara membayar apabila meminta plastik belanjaan.

Plastik belanja akan dikenakan 2 yen bagi yang pergi ke supermarket, mall, atau konbini.

Kementeriannya juga akan bekerjasama dengan kalangan perusahaan maupun organisasi di Jepang agar upaya menekan pencemaan udara dapat dilakukan sebaik mungkin.

Dalam upaya mengurangi karbon (decarbonization) dalam pengelolaan manajemen ada tiga kelompok besar dunia yang jadi perhatian Jepang karena memberikan penilaian cukup baik pada Jepang, yaitu TCFD (Task Force Climate Related Financial Desclosures), SBT (Science Based Tarhets) dan RE100.

Baca: Tahun 2022, Aplikasi Paspor Jepang Lewat Internet

Baca: Warga Jepang Tak Lapor Pajak Warisan, Kerugian Capai 114,8 Miliar Yen

Baca: Kantor Anggota Parlemen Jepang Digerebek, Diduga Terima Uang Tunai Jutaan Yen dari Perusahaan China

Untuk TCFD dari 920 lembaga finansial di dunia sebanyak 212 perusahaan ada di Jepang memberikan dukungannya.

"Di TCFD jumlah perusahaan paling banyak yang mendukung Jepang sehingga menjadi di peringkat pertama," tambahnya.

Sedangkan di SBT dari 311 perusahaan yang tergabung, 58 perusahaan mendukung Jepang atau kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.

Lalu di RE100 dari 218 perusahaan tercatat di RE100, sebanyak 29 perusahaan adalah perusahaan Jepang, terbanyak ketiga di dunia yang mendukung Jepang dalam hal prohram lingkungan hidup untuk pengurangan karbon dunia.

Bagi penggemar Jepang dapat ikut diskusi dan info terakhir dari WAG Pecinta Jepang. Email nama lengkap dan nomor whatsapp ke: info@jepang.com

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved