Soal Indonesia Dikategorikan Negara Maju, Menko Perekonomian: Dampaknya Tentu Saja Fasilitas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto buka suara soal Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang.

Soal Indonesia Dikategorikan Negara Maju, Menko Perekonomian: Dampaknya Tentu Saja Fasilitas
pixabay
ILUSTRASI China Rupanya Pernah Menolak Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Apa Alasannya? 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang.

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus untuk Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dikutip dari Kontan, bagi Amerika Serikat, Indonesia sudah menjadi negara maju.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait menyerahkan draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Pimpinan DPR RI, Rabu (12/2/2020).
Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait menyerahkan draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Pimpinan DPR RI, Rabu (12/2/2020). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Airlangga Hartarto menyebut, hal tersebut akan berdampak pada fasilitas-fasilitas negara berkembang.

"Dampaknya tentu fasilitas, Indonesa yang sebelumnya menjadi negara berkembang akan dikurangi," kata Airlangga.

"Ya kita tidak khawatir itu," terangnya.

Dalam kebijakan baru yang berlaku sejak Senin (10/2/2020) lalu, Indonesia dikeluarkan dari daftar Developing and Least-Developed Countries.

Sehingga, Special Differential Treatment (SDT) yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures tidak berlaku bagi Indonesia.

Baca: Donald Trump Cabut Indonesia dari Daftar Negara Berkembang untuk Penyelidikan, Disebut Unilateralis

Perdagangan Indonesia Buntung

Lebih jauh, akibatnya, de minimis thresholds untuk marjin subsidi agar suatu penyelidikan anti-subsidi dapat dihentikan menjadi kurang dari 1 persen.

Halaman
123
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Miftah
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved