Breaking News:

Politikus PKS Minta Indonesia Dorong Pemerintah India selesaikan konflik horizontal

“Saya berharap pemerintah India bisa segera menyelesaikan konflik ini sampai keakar-akarnya,” katanya

Gita Irawan/Tribunnews.com
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera di Hotel Bidakara, Jakarta, sebelum Rakornas PKS pada Kamis (14/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera mengungkapkan keperihatinan atas kerusuhan berdarah antara umat Hindu dan umat Muslim di timur Ibu Kota New Delhi, India, Selasa (25/2/2020).

“Saya secara pribadi mengucapkan turut berla sungkawa atas kerusuhan ini,” kata Mardani Ali Sera, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (27/2/2020).

Baca: Konflik di India, Legislator PDIP Minta Semua Pihak Menahan Diri

Mengutip Laman BBC, Jumlah orang yang terbunuh dalam kerusuhan selama beberapa hari di ibu kota India, Delhi, bertambah menjadi 27 orang

Legislator Fraksi PKS DPR RI itu berharap pemerintah setempat bisa segera menuntaskan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya.

“Saya berharap pemerintah India bisa segera menyelesaikan konflik ini sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia bisa berperan untuk menyuarakan perdamaian dan penyelesaian konflik horizontal kepada pemerintah India.

"Indonesia dorong Pemerintah India selesaikan konflik horizontal," ucapnya.

Mardani mengatakan menjaga harmoni antar umat beragama penting untuk menyelesaikan kohesi sosial di masyarakat

“Mari kita jaga harmoni antar umat beragama, Kami berharap India bisa segera aman dan damai kedepannya,” ucapnya.

Baca: Korban Meninggal Dunia dalam Kerusuhan di India Capai 25 Orang, PM Narendra Modi Dikritik Pedas

Seperti di ketahui, kerusuhan tersebut berawal dari aksi demonstrasi menentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengizinkan India memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asalnya seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

Namun, UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved