Pengadilan Korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dilanjutkan Januari 2021

TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan dilanjutkan pada Januari 2021 mendatang.

Agenda pada sidang mendatang dilanjutkan dengan saksi dan bukti, yang akan disampaikan tiga kali dalam satu pekan.

Hal ini merupakan keputusan Pengadilan Yerusalem yang diumumkan pada Minggu (19/7/2020).

Mengutip dari Al Jazeera, belum jelas apakah Netanyahu akan diminta hadir di setiap sidang mendatang.

Meski demikian, beberapa media Israel melaporkan Netanyahu akan melakukannya.

Baca: Sidang Dugaan Korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Digelar di Tengah Protes Massa

Baca: Sederet Kasus PM Israel Benjamin Netanyahu yang Didemo Warga Israel: Dakwaan Suap hingga Penipuan

Jadwal pengadilan yang padat terus menimbulkan pertanyaan apakah Netanyahu dapat terus melayani sembari tetap diadili.

Lebih lanjut, keputusan pengadilan ditetapkan setelah sidang kedua digelar.

Sebuah pertimbangan prosedural yang menentukan langkah untuk proses persidangan yang tersisa.

Persidangan Dilanjutkan saat Netanyahu Diprotes Soal Penanganan Pandemi

Diketahui, persidangan Netanyahu dilanjutkan pada Minggu, ketika pemimpin menghadapi protes atas ketidakpuasan penanganan pandemi virus corona.

Pengacara Netanyahu meminta penundaan sidang karena virus corona.

Dia mengatakan, mengenakan masker dapat menghalangi pekerjaannya dalam memeriksa para saksi.

Persidangan Mei 2020

Sebelumnya, dalam sidang pertama Mei 2020, tepat sebelum muncul di depan para hakim, Netanyahu naik ke podium di dalam gedung pengadilan.

Dia diapit oleh anggota partai yang tak akur dengan lembaga-lemvaga hukum Israel.

Hanya segelintir pendukung Netanyahu yang muncul di luar pengadilan.

Mereka menyuarakan dukungan untuk Netanyahu.

Jumlah pendukungnya dilaporkan jauh lebih sedikit daripada kerumuman yang berkumpul pada pembukaan persidangan.

Dakwaan Netanyahu

Lebih jauh, Netanyahu didakwa melakukan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap dalam serangkaian skandal.

Netanyahu dituduh menerima hadiah mewah dari rekan-rekan miliarder dan bertukar bantuan regulasi dengan mogul media untuk liputan lebih ‘menyenangkan’ tentang dirinya dan keluarganya.

Netanyahu membantah tuduhan tersebut.

Baca: PM Israel Benjamin Netanyahu Dituntut Mundur dari Pemerintahan, Didakwa Suap hingga Penipuan

Dia mengklaim tuduhan yang dilayangkan padanya sebagai ‘perburuan’ yang diatur media.

Menurutnya, hal itu juga dilakukan oleh sistem penegakan hukum yang bias.

Menyoal tuduhan suap, terdakwa dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara.

Sementara untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan dijatuhi hukuman penjara hingga tiga tahun,

Kemarahan Warga atas Penanganan Krisis Virus Corona

Lebih jauh, Netanyahu dilaporkan menghadapi kemarahan publik atas penanganan krisis virus corona oleh pemerintahannya.

Sementara itu, Israel tampaknya telah memecah gelombang infeksi pertama.

Akibat pembukaan kembali yang terburu-buru, infeksi di Israel tercatat melonjak.

Tetapi, Netanyahu dan pemerintahan darurat yang dia bentuk, terlihat mengabaikan angka-angka infeksi.

Baca: Bendera Palestina Berkibar di Tengah Demo Skandal Korupsi Perdana Menteri Israel

Di bawah pemerintahan Netanyahu, Israel terus bergerak maju dengan prioritas kebijakan dan rencana pembukaan kembali.

Sidang Dugaan Korupsi Netanyahu Digelar di Tengah Protes Massa

Lebih dalam, di persidangan yang digelar Minggu kemarin, Netanyahu diketahui tak diwajibkan hadir.

Mengutip dari Reuters Africa, Beberapa pekan terakhir ini, hampir setiap hari warga Israel berdemonstrasi karena dugaan korupsi dan penanganan Covid-19 oleh Netahnyahu.

Pada Sabtu (18/7/2020), polisi menembakkan meriam air untuk membubarkan demonstran di sekitar kediaman resmi perdana menteri.

Di Tel Aviv, pusat komersial Israel, ribuan orang berkumpul untuk menuntut bantuan bisnis selama krisis kesehatan.

Jika terbukti bersalah, Netanyahu terancam dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara dan/atau denda.

Penipuan dan pelanggaran kepercayaan dijatuhi hukuman penjara hingga tiga tahun.

Sejumlah pakar menilai Israel terlalu cepat membuka perbatasan dan ekonomi negara.

Baca: Diduga Serangan Jantung, Duta Besar China untuk Israel Ditemukan Tewas di Rumahnya di Tel Aviv

Umumkan Bantuan Finansial

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu (15/7/2020) mengumumkan rencana bantuan finansial kepada warga Israel.

Diberitakan sebelumnya, rencana bantuan ini diumumkan Netanyahu sehari pascademonstrasi di depan kediaman resminya yang menuntutnya turun dari jabatan.

Akhir-akhir ini warga Israel geram dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang makin memburuk.

Menurut para kritikus, penganggaran paket bantuan senilai Rp 25 triliun itu hanyalah upaya Netanyahu untuk meningkatkan elektabilitasnya, menurut laporan Reuters. 

Baca: Sederet Kasus PM Israel Benjamin Netanyahu yang Didemo Warga Israel: Dakwaan Suap hingga Penipuan

Baca: Warga Israel Bakar Bendera Turki Buntut Keputusan Erdogan Ubah Hagia Sophia Jadi Masjid

Bantuan yang diberikan berkisar Rp 3,2 juta untuk individu dan Rp 12,8 juta untuk keluarga dengan tiga anak, jelas Netanyahu.

Kini dalam masa jabatan kelimanya, Netanyahu sedang bergulat dengan krisis kesehatan Covid-19.

Dalam pidatonya di televisi, ia mengatakan melakukan yang terbaik agar Israel tidak sampai lockdown lagi.

Dia juga menyangkal tuduhan paket bantuan ekonomi ini dilakukan untuk meredam demonstrasi masyarakat.

"Mengapa kami memberikan uang ini? Kita harus menggerakkan perekonomian," kata Netanyahu.

"Uang ini akan meningkatkan pengeluaran konsumen dan pekerjaan," sambungnya.

(Tribunnews/Andari Wulan Nugrahani/Ika)