Breaking News:

Para Aktivis Mengutuk Tindakan Genosida terhadap Minoritas Muslim Uighur di China

Dalam surat terbuka, mereka menyebut ada lebih dari 1 juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp Xinjiang

Tribunnews/JEPRIMA
Masa umat islam dari berbagai ormas melakukan unjuk rasa Bela Uighur di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019). Aksi tersebut merespons isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah China terhadap muslim Uighur. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Puluhan kelompok aktivis pada Selasa, (15/9/2020), mengatakan kejahatan kemanusiaan dan genosida terhadap Muslim Uighur sedang terjadi di wilayah terpencil Xinjiang, China.

Dalam surat terbuka, mereka menyebut ada lebih dari 1 juta orang yang ditahan di kamp-kamp Xinjiang.

Dilansir dari Reuters, (15/9/2020), Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi tuduhan tersebut ketika dihubungi Reuters.

Berbeda dari tuduhan para aktivis, China mengatakan kamp tersebut digunakan untuk pendidikan vokasional dan pusat pelatihan.

Kamp tersebut menjadi bagian dari langkah deradikalisasi dan perlawanan terhadap terorisme.

Surat terbuka itu ditandatangani berbagai kelompok, termasuk Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) dan Genocide Watch.

Baca: Malaysia Tak Akan Ekstradisi Muslim Uighur ke China, Bahkan jika Diminta China

Foto yang diambil pada 31 Mei 2019 ini memperlihatkan sebuah menara kawal di fasilitas berkeamanan tinggi dekat tempat yang dipercaya sebagai kamp re-edukasi yang menahan minoritas Uighur. Fasilitas ini berada di pinggiran Hotan, Xinjiang barat laut, China.
Foto yang diambil pada 31 Mei 2019 ini memperlihatkan sebuah menara kawal di fasilitas berkeamanan tinggi dekat tempat yang dipercaya sebagai kamp re-edukasi yang menahan minoritas Uighur. Fasilitas ini berada di pinggiran Hotan, Xinjiang barat laut, China. (GREG BAKER / AFP)

Mereka meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan.

"Kejahatan, termasuk penahanan secara sewenang-wenang sebanyak 1 sampai 1,8 juta orang di kamp penahanan, progam indoktrinasi politik besar-besaran, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa, angka penahanan di penjara yang tidak proporsional, kampanye dan kebijakan kontrasepsi paksa," demikian bunyi pernyataan dalam surat itu dikutip dari Reuters.

BACA SELENGKAPNYA --->

Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: haerahr
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved