Pangeran Saudi Desak Joe Biden Tak Gabung Lagi dengan Kesepakatan Iran

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Senior Kerajaan Saudi, Turki al-Faisal mendesak Joe Biden agar tak bergabung lagi dengan kesepakatan Iran.

Dalam pidatonya di Dewan Nasional Hubungan AS-Arab pada Selasa (17/11/2020), Pangeran Turki memperingatkan bahwa kembalinya AS ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) akan merusak stabilitas kawasan terkait.

Mengutip Middle East Eye, kesepakatan multilateral membuat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan mencabut sanksi terhadap ekonominya.

Presiden Trump keluar dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018.

Baca juga: Menlu Iran: Biden Dapat Cabut Sanksi Terhadap Teheran dengan Tiga Perintah Eksekutif &;

Baca juga: Iran Bantah Klaim Orang Nomor 2 Al-Qaeda Tewas di Teheran

Tetapi, Presiden AS terpilih, berjanji untuk mencabut sanksi Iran, jika Teheran menaati peraturan.

"Bergabung kembali dengan kesepakatan tidak akan membantu stabilitas di wilayah kami," papar Pangeran Turki.

Dia menambahkan, jika Teheran mendapat keringanan sanksi, itu akan membuat Washington "memeras" ketika mengadakan pembicaraan mengenai peran Iran di negara-negara seperti Irak dan Suriah.

"Negosiasi JCPOA membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tuan Presiden terpilih, jangan mengulangi kesalahan dan kekurangan dari kesepakatan pertama," tegas Pangeran Turki.

Baca juga: Donald Trump Dilaporkan akan Serang Situs Nuklir Iran Pekan Lalu

Baca juga: Iran Desak Presiden Terpilih AS Cabut Sanksi dan Gabung Lagi dengan Kesepakatan Nuklir

Pembicaraan Masa Depan

Untuk diketahui Pangeran Turki merupakan mantan duta besar untuk AS dan Inggris dan putra mendiang Raja Faisal.

Pangeran Turki mengatakan, kerajaan dan negara Teluk lainnya harus terlibat dalam pembicaraan kesepakatan di masa depan.

"Jangan abaikan kekhawatiran dari teman dan sekutu Anda di kawasan ini," ungkapnya.

"Mereka harus menjadi bagian dari negosiasi rencana komprehensif untuk memastikan bahwa kepentingan strategis mereka dipertimbangkan," paparnya.

Sina Toossi, analis penelitian senior di National Iranian American Council (NIAC), mengatakan, pernyataan Pangeran Faisal membuktikan bahwa perhatian utama Riyadh bukanlah proliferasi nuklir, yang ditangani oleh JCPOA.

Sebaliknya, kata Toosi, pemerintah Saudi khawatir bahwa Iran akan membuka diri kepada Barat dan membangun kembali dirinya dalam ekonomi global, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional.

"Tujuan fundamental mereka adalah untuk mempertahankan kelangsungan rezim ini, dari monarki otokratis ini," ucapnya.

Dia mengatakan, Riyadh selalu berusaha untuk memadamkan pengaruh politik atau ideologis regional yang dipandang bermusuhan dengan sistem pemerintahannya.

"Poin utama saya adalah bahwa hal itu benar-benar tidak dapat dipertahankan. Ini bertentangan dengan keinginan populer kawasan, itu bertentangan dengan faktor geopolitik yang lebih luas," paparnya.

Arab Saudi telah memberi selamat kepada Biden atas kemenangannya, meski terlambat.

Baca juga: Sebelum Lengser, Trump Sempat Berencana Serang Situs Nuklir Iran Pekan Lalu

Iran Desak Biden Cabut Sanksi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, Iran akan sepenuhnya melanjutkan kesepakatan nuklir 2015, jika Presiden terpilih AS Joe Biden mencabut sanksi terhadap Teheran.

Menurut Zarif, pencabutan sanksi terhadap Iran dapat dilakukan dengan cepat melalui tiga perintah eksekutif Presiden AS.

Mengutip Al Jazeera, Biden berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015, yang disetujui oleh enam kekuatan dunia.

Kesepakatan nuklir tersebut juga dikenal sebagai P5+1.

Baca juga: Donald Trump Dilaporkan akan Serang Situs Nuklir Iran Pekan Lalu

Baca juga: PLT Nuklir Pertama di Jepang Lengkapi Fasilitas Anti Teror Dengan Biaya 240 Miliar Yen

Tetapi, para diplomat sekaligus analis mengatakan, pencabutan sanksi nuklir tak mungkin terjadi dalam semalam.

Zarif tak menuntut kompensasi apa pun dari Amerika Serikat, tak seperti Presiden Hassan Rouhani yang menuntut imbalan "atas kerusakan yang diderita Teheran di bawah sanksi AS".

Secara implisit, Zarif berpendapat, Washington harus membayar kembali atas pendapatan minyak yang hilang.

"Jika Biden bersedia memenuhi komitmen AS, kami juga dapat segera kembali ke kesepakatan penuh kami dalam perjanjian dan negosiasi dimungkinkan dalam kerangka P5+1," ungkap Zarif dala, wawancara yang diunggah situs web Iran, Rabu (18/11/2020).

"Kami siap membahas bagaimana AS dapat bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir," kata Zarif.

"Situasi akan membaik dalam beberapa bulan ke depan. Biden dapat mencabut semua sanksi dengan tiga perintah eksekutif," jelas Zarif.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)