Breaking News:

29 Organisasi HAM Menentang Penjualan Senjata AS ke UEA yang Bernilai Rp324 Triliun

Hukum mengenai penjualan senjata AS memungkinkan senator untuk menyatakan suara atas resolusi ketidaksetujuan pada kesepakatan senjata utama.

Washington Examiner
ilustrasi rudal ICBM 

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Dua puluh sembilan organisasi pengendalian senjata dan hak asasi manusia (HAM) telah menandatangani surat yang menentang penjualan rudal, jet tempur, dan drone senilai 23 miliar dolar AS (senilai Rp324 triliun lebih) ke Uni Emirat Arab (UEA).

Mereka juga telah mendesak Kongres AS untuk menghentikan kesepakatan itu.

"Harapannya adalah untuk menghentikan penjualan ini sama sekali," kata Seth Binder, angggota tim advokasi di Proyek untuk Demokrasi Timur Tengah, yang menjadi ujung tombak upaya tersebut.

"Namun jika itu tidak mungkin dalam jangka pendek, maka surat ini mengirimkan sinyal penting ke pemerintahan presiden terpilih AS Joe Biden, bahwa ada kelompok organisasi yang beragam yang menentang pengiriman senjata-senjata tersebut.”

Tiga senator AS awal bulan ini mengusulkan Undang-Undang untuk menghentikan penjualan, yang mencakup drone dari perusahaan General Atomics yang dipegang swasta, Lockheed Martin Corp dan rudal yang dibuat oleh Raytheon.

Baca juga: Senjata yang Dipakai Membunuh Ilmuwan Nuklir Iran Diduga Milik Israel

Hukum mengenai penjualan senjata AS memungkinkan senator untuk menyatakan suara atas resolusi ketidaksetujuan pada kesepakatan senjata utama.

 Namun, resolusi itu baru akan dapat berlaku efektif setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Senat dan DPR.

Langkah itu juga akan membutuhkan mayoritas dua pertiga suara di Senat yang dipimpin Partai Republik dan DPR yang dipimpin Demokrat.

Surat dari kelompok-kelompok HAM, yang dikirim ke anggota parlemen dan Departemen Luar Negeri, mengatakan penjualan senjata yang direncanakan itu hanya akan memicu kerugian yang membahayakan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan karena konflik di Yaman dan Libya. (Reuters)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved