Breaking News:

Pilpres Amerika Serikat

Di Ujung Masa Kekuasaan Trump, Jaksa AS Selidiki Dugaan Suap untuk Dapat Ampun Presiden

Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman AS menyelidiki dugaan suap ke Gedung Putih.

MANDEL NGAN / AFP
Presiden AS Donald Trump. Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyelidiki dugaan suap ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden. 

TRIBUNNEWS.COM - Dua bulan lagi Presiden AS, Donald Trump lengser dari jabatannya.

Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyelidiki dugaan suap ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden.

Hakim Distrik AS, Beryl Howell pada Selasa (1/12/2020) merilis perintah penyelidikan "penyuapan untuk pengampunan" dari presiden.

Mengutip Reuters, informasi ini diperoleh dari dokumen pengadilan di pengadilan federal.

Baca juga: Pukulan Baru bagi Kekalahan Trump di Pilpres AS 2020, Pengadilan Tolak Gugatan Hukum Pennsylvania

Baca juga: CDC AS Rilis Panduan Baru: Masa Karantina Covid-19 Diperpendek Jadi 10 Hari

Ilustrasi Bendera Amerika Serikat. Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyelidiki potensi kejahatan terkait penyaluran uang (suap) ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden.
Ilustrasi Bendera Amerika Serikat. Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyelidiki potensi kejahatan terkait penyaluran uang (suap) ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden. (MaxPixel's contributors)

Sekira setengah dari dokumen setebal 18 halaman itu dirahasiakan.

Versi yang tersedia untuk umum memberikan sedikit rincian terkait skema suap yang dituduhkan.

Dokumen itu pun tak menyebutkan nama orang yang berpotensi terlibat dalam skema suap pengampunan tersebut.

Baca juga: Eropa Didesak Tetapkan Peta Jalan Kesepakatan Nuklir Iran dan Tarik AS untuk Rekonsiliasi

Tawaran Kontribusi Politik

Jaksa federal di Washington memperoleh bukti skema suap "menawarkan kontribusi politik dengan imbalan pengampunan presiden atau penangguhan hukum."

Perintah tersebut mengatakan, jaksa juga tengah menyelidiki "skema lobi rahasia."

Halaman
12
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved