Breaking News:

Presiden Baru Amerika

Menlu Blinken: AS Akan Bersama Negara-negara Asia Tengara Lawan Tekanan China

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak klaim maritim China di Laut China Selatan

AFP
Kapal-kapal Amerika Serikat di perairan Laut China Selatan, berdekatan dengan teluk Filipina. 

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak klaim maritim China di Laut China Selatan, yang berlawanan dengan hukum internasional.

Untuk itu Blinken tegaskan sikap AS akan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara melawan tekanan China.

Blinken membuat pernyataan tersebut dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS, pada Rabu (27/1/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Kamis (28/1/2021).

Sebagaimana dketaui klaim maritim China di Laut China Selatan telah menjadi sorotan dunia karena banyak negara di kawasan Asia Tenggara kini mesti bersinggungan langsung dengan China. Sebut saja Filipina, Brunei Darusalam, Vietnam, dan Malaysia.

Blinken juga menekankan pentingnya perjanjian pertahanan yang telah lama terjalin antara sekutu dan aplikasinya yang jelas, jika Manila diserang di Laut China Selatan.

"Menteri Luar Negeri AS Blinken berjanji akan berdiri dengan penggugat negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan RRT," katanya, merujuk pada Republik Rakyat China.

"Menteri Luar Negeri AS Blinken menekankan pentingnya Perjanjian Pertahanan Bersama untuk keamanan kedua negara, dan penerapannya yang jelas untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal publik, atau pesawat di Pasifik, yang mencakup Laut China Selatan," katanya.

Baca juga: AS Kirim Kapal Induk, China Malah Akan Gelar Latihan Militer di LCS

Sikap Blinken muncul setelah Menlu Locsin mengatakan pada Rabu (27/1/2021), Filipina telah mengajukan protes diplomatik atas pengesahan Undang-Undang China yang memungkinkan penjaga pantainya menembaki kapal asing, menggambarkannya sebagai "ancaman perang".

China mengesahkan Undang-Undang baru itu pada Jumat pekan lalu, yang memungkinkan penjaga pantainya menggunakan "semua cara yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing, termasuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di wilayah yang diklaim Cina.

China mengklaim hampir semua Laut China Selatan yang kaya energi, dan rute perdagangan utama. Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan memiliki klaim yang tumpang tindih.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved