Breaking News:

Inggris Ingin Gabung dengan Kesepakatan Perdagangan Asia-Pasifik Senilai 12 Triliun Dolar AS

Menteri Perdagangan Internasional Inggris Liz Truss rencananya akan membahas niat negaranya ini dengan menteri Jepang dan Selandia Baru Senin besok

Geoff PUGH / POOL / AFP
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama konferensi pers virtual tentang pandemi Covid-19, di dalam 10 Downing Street di pusat kota London pada 27 Januari 2021. Johnson mengatakan Rabu bahwa sekolah akan menjadi tempat pertama yang diizinkan untuk dibuka kembali, tetapi tidak sebelum 8 Maret paling cepat, setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi bagi orang-orang yang paling rentan pada pertengahan Februari. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Satu tahun setelah berpisah dengan Uni Eropa (UE), Inggris mengumumkan rencananya untuk bergabung dengan salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.

Dikenal sebagai Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP), kesepakatan itu mencakup keanggotaan 11 negara maju dan berkembang di sekitar Lingkar Pasifik.

Pemerintah Inggris mengumumkan niatnya itu pada hari Minggu waktu setempat, untuk secara resmi mendaftar sebagai bagian dari CPTPP.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (31/1/2021), Menteri Perdagangan Internasional Inggris Liz Truss rencananya akan membahas niat negaranya ini dengan para menteri Jepang dan Selandia Baru yang merupakan bagian dari pakta tersebut pada hari Senin besok.

Sedangkan pembicaraan secara formal akan dimulai tahun ini.

Baca juga: Pimpinan DMI dan MUI Bertemu Bahas Peran Ulama di Tengah Pandemi Covid-19

Pakta perdagangan tersebut berasal dari perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik, pembicaraan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat (AS).

Anggota CPTPP ini termasuk diantaranya Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam, yang bersama-sama menyumbang sekitar 13 persen pendapatan dunia.

Menurut pemerintah Inggris, volume perdagangan tahunan antara Inggris dan anggota perjanjian itu tumbuh delapan persen sejak 2016 lalu, menjadi 111 miliar poundsterling atau lebih dari 152 miliar dolar AS pada 2020.

Inggris mengatakan bahwa produsen dalam negeri, termasuk produsen makanan dan minuman serta industri otomotif, akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut.

Baca juga: Iran Berlakukan Karantina Wajib bagi Wisatawan dari Eropa

Namun negara itu tidak perlu menyerahkan kendali atas Undang-undang (UU), perbatasan, dan uangnya, seperti saat Inggris di bawah keanggotaan Uni Eropa (UE).

"Satu tahun setelah kepergian kami dari UE, kami menjalin kemitraan baru yang akan membawa manfaat ekonomi yang sangat besar bagi rakyat Inggris," kata Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson.

Ia mencatat bahwa Inggris akan menjadi negara pertama yang secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan perjanjian ini sejak diberlakukan pada 2018.

"Ini menunjukkan ambisi kami untuk melakukan bisnis dengan persyaratan terbaik dengan mitra di seluruh dunia," tegas Johnson.

Niat tersebut memang disambut baik oleh kelompok bisnis, namun tetap saja menuai kritikan.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved