Krisis Myanmar

Presiden AS Biden Ancam Beri Sanksi Baru Setelah Kudeta Myanmar dan Penahanan Aung San Suu Kyi

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan memberlakukan sanksi baru kepada Myanmar setelah militer negara di Asia Tenggara itu

MANDEL NGAN/AFP
Presiden AS Joe Biden bersiap untuk menandatangani perintah eksekutif tentang perawatan kesehatan yang terjangkau di Kantor Oval Gedung Putih di Washington, DC, pada 28 Januari 2021. Perintah tersebut termasuk membuka kembali pendaftaran di Undang-Undang Perawatan Terjangkau federal. 

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan memberlakukan sanksi baru kepada Myanmar setelah militer negara di Asia Tenggara itu merebut kekuasaan dan menangkap para pemimpin sipil, termasuk pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.

Hal itu disampaikan Biden pada Senin (1/2/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/2/2021).

Menurut Biden, kudeta militer itu sebagai serangan terhadap transisi pemerintah menuju demokrasi dan supremasi hukum. Karena itu Biden mengecam pengambil-alihan kekuasaan oleh militer.

"Amerika Serikat menghapus sanksi terhadap Myanmar selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

"Pembalikan kemajuan itu akan mengharuskan peninjauan segera terhadap undang-undang dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," ujar Biden.

Di tempat lain, Pemerintah Uni Eropa mengutuk keras perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada  Senin (1/2/2021) dan menuntut pembebasan segera semua orang yang ditangkap, termasuk pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.

Dari Luksemburg hingga kekuatan Eropa di Prancis dan Jerman, para pemimpin dan menteri luar negeri bereaksi dengan cepat dalam pernyataan dan di Twitter untuk mengkritik kudeta. Mereka menyatakan keprihatinan besar.

"Kami menyerukan pembebasan segera semua orang yang ditahan dan untuk membangun kembali proses demokrasi," kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, sepertii dilansir Reuters, Selasa (2/2/2021).

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Direktur eksekutif Uni Eropa, juga merilis pernyataan yang mengutuk kudeta tersebut.

Borrell mengatakan bahwa "demokrasi harus menang."

Sementara Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan: "Militer di bawah kendali sipil adalah prinsip demokrasi utama."

Baca juga: FAKTA Min Aung Hlaing, Jenderal Militer yang Ambil Alih Kekuasaan Myanmar, Pernah Disanksi AS

Menteri Luar Negeri Belgia Sophie Wilmes mengatakan pemerintah Uni Eropa sekarang akan membahas langkah mereka berikutnya.

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ketiga Myanmar dan telah memberikan preferensi perdagangan khusus negara itu, yang berpotensi dihapus, meskipun proses seperti itu kemungkinan tidak akan segera terjadi.

Pada 2018, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap jenderal Myanmar atas pembunuhan terhadap Muslim Rohingya. Uni Eropa juga memberlakukan embargo senjata di negara Asia Tenggara itu.

Halaman
1234
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved