Breaking News:

AS Jatuhkan Sanksi Dua Jenderal Myanmar

Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma

STR / AFP
Seorang pengunjuk rasa (kiri) yang terluka dibawa pergi oleh tim medis setelah dipukuli oleh pasukan keamanan dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Mandalay pada 20 Februari 2021. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) pada hari Senin menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar dan mengancam tindakan lebih lanjut atas kudeta yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari lalu.

Mengutip Reuters, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menyatakan langkah itu ditujukan pada Jenderal Maung Maung Kyaw, yang merupakan panglima angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf militer dan komandan salah satu operasi khusus militer, biro yang mengawasi operasi dari ibukota, Naypyidaw.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Reuters, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Para Saksi Gambarkan Kekerasan pada Massa Protes Kudeta Myanmar Layaknya Zona Perang

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa AS tidak akan ragu mengambil tindakan, jika militer melakukan kekerasan terhadap rakyat Myanmar.

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan masyarakat,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Mogok masal terhadap pemerintahan militer dengan menutup bisnis di Myanmar terjadi pada hari Senin.

Baca juga: Anak 11 Tahun Meninggal akibat Cuaca Dingin di Texas, Keluarganya Gugat Perusahaan Listrik

Kerumunan besar tetap dilakukan dengan damai meskipun ada kekhawatiran akan kekerasan setelah pihak berwenang memperingatkan bahwa konfrontasi bisa saja mematikan.

Tiga minggu setelah merebut kekuasaan, junta gagal menghentikan protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pembalikan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan terhadap pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," kata Blinken.

Seperti beberapa perwira militer yang disebutkan dalam putaran pertama sanksi AS terhadap Myanmar sejak kudeta, kedua jenderal yang masuk daftar hitam pada hari Senin telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Administrasi Negara milik junta.

Sanksi pada 2 jenderal tersebut membekukan aset AS yang mungkin saja mereka miliki dan secara umum melarang orang Amerika untuk menanganinya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved