Breaking News:
Deutsche Welle

Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka yang Menolak Divaksin Corona

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memuat sanksi bagi mereka yang menolak vaksin COVID-19. Selain sanksi administratif, ada…

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity atas virus SARS-CoV-2 di Indonesia, sebanyak 67-70% penduduk harus mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, pertanyaannya apakah semua warga bersedia divaksin?

Karim (29), seorang karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, mengaku kepada DW bahwa ia termasuk salah satu orang yang masih ragu untuk divaksin. Dua hal ia sebut menjadi alasannya. Pertama, berita miring tentang vaksin. “Contohnya setelah divaksin malah bertambah penyakit, bahkan ada yang dikabarkan setelah divaksin malah ada yang meninggal dunia”, ujarnya, pada Rabu (24/2). Sementara alasan kedua ia akui berhubungan dengan teori konspirasi.

Baru-baru ini Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei nasional bertajuk ''Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19 di Indonesia''. Survei nasional yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 itu mengungkap masih banyak warga yang tidak bersedia divaksin.

Melalui pertanyaan “apakah Ibu/Bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19?” yang ditujukan kepada 1.200 responden, ditemukan bahwa hanya 54,9% saja warga yang sangat bersedia atau cukup bersedia untuk divaksin. Sementara, sekitar 41% warga menyatakan kurang bersedia atau sangat tidak bersedia untuk divaksin.

Alasan penolakan yang dikemukakan beragam. Yang paling banyak adalah mereka yang merasa vaksin tidak aman. Ada yang beralasan vaksin tidak efektif, dan ada pula yang merasa tidak membutuhkan vaksin karena memiliki badan yang sehat.

Sanksi bagi mereka yang menolak vaksin

Guna memuluskan program vaksinasi di tanah air yang oleh Presiden Joko Widodo ditargetkan rampung dalam setahun, tentu keengganan warga untuk divaksin menjadi tantangan berat. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Secara lebih rinci, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) dan Pasal 13B.

Dalam Pasal 13A ayat (4) disebutkan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Halaman
123
Sumber: Deutsche Welle
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved