Breaking News:
BBC

Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik di Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut?

Upaya negoisasi terbuka negara-negara ASEAN diyakni lebih akan berpengaruh ketimbang sanksi negara Barat terhadap Myanmar. Tapi apa saja kendalanya?

Pengaruh AS sudah berkurang di Asia Tenggara, jauh lebih rendah dibandingkan saat terakhir kali mereka menjatuhkan sanksi ekonomi yang masif kepada Myanmar pada dekade 1990-an.

Namun sanksi memang melumpuhkan ekonomi Myanmar tersebut tidak terlalu mempengaruhi beragam keputusan yang diambil pemerintahan junta kala itu.

Sanksi terbatas saat ini hanya menyerang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kudeta dan juga bisnis angkatan bersenjata Myanmar.

Namun sanksi itu juga tidak akan secara masif mengubah orang-orang yang kini berkuasa di Myanmar.

Krisis Myanmar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan Joe Biden di AS, tepat ketika ia mulai merumuskan pendekatan baru terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Formula yang disusun Biden itu seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi dan juga kerja sama dengan mitra di kawasan, antara lain sepuluh anggota ASEAN.

Meski begitu, seperti halnya China, ASEAN tidak akan menyetujui pendekatan berdasarkan sanksi dan kecaman terhadap junta militer Myanmar.

Langkah hati-hati China

China terlihat seperti pemenang dari kudeta di Myanmar. Mereka adalah negara adidaya yang bersedia bekerja sama dengan rezim baru serta terus memasok senjata dan modal investasi.

Namun, bukan rahasia lagi bahwa China lebih nyaman berurusan dengan pemerintahan yang dipimpin Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hubungan China menjadi semakin hangat dengan NLD. Hal sebaliknya terjadi pada hubungan China dengan rezim militer yang tidak dapat diprediksi.

Halaman
1234
Sumber: BBC Indonesia
BBC
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved