Breaking News:
BBC

Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik di Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut?

Upaya negoisasi terbuka negara-negara ASEAN diyakni lebih akan berpengaruh ketimbang sanksi negara Barat terhadap Myanmar. Tapi apa saja kendalanya?

Dalam situasi seperti itu, Burgener tidak dapat memberi pengakuan formal apapun kepada junta.

Burgener juga membawa mandat dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa kudeta harus digagalkan. Pernyataan itu akan menyulitkan Burgener mendapatkan kepercayaan dari para jenderal.

Secretary General Antonio Gutteres
Getty Images
Sekjen PBB, Antonio Guttere, menyatakan bahwa kudeta militer di Myanmar harus digagalkan.

Tidak banyak kalangan percaya bahwa pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, bersedia membahas penyerahan kekuasaan yang baru saja dia rebut.

Beberapa bawahannya mungkin tidak setuju dengan kudeta tersebut dan menyadari risiko besar yang ditimbulkannya terhadap Myanmar.

Namun perbedaan pendapat di internal angkatan bersenjata Myanmar jarang sekali terekspos ke publik.

Aung San Suu Kyi, yang sikap keras kepalanya dapat mengatasi masa tahanan rumah selama 15 tahun mungkin lebih enggan berkompromi ketimbang para jenderal yang menggulingkannya.

Indonesia maju ke depan

Dampak negatif kudeta militer Myanmar yang mempersulit upaya negoisasi terlihat dalam upaya Indonesia memulai inisiatif ASEAN di Myanmar.

ASEAN menghadapi tantangan berat dalammengatasi krisis ini. Asosiasi negara Asia Tenggara ini terikat pada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Setiap anggota ASEAN juga tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Walau begitu, inisiatif harus diambil karena konfrontasi dan pertumpahan darah akan berdampak serius bagi stabilitas dan reputasi ASEAN, khususnya terhadap negara seperti Thailand yang berbatasan dengan Myanmar.

Otoritas Thailand sudah menyiapkan kemungkinan muncul pelarian dari Myanmar yang melintasi perbatasan.

ASEAN tidak satu pendapat terkait Myanmar.

Thailand, Vietnam, Kamboja, dan pada awalnya bahkan Filipina, yang pernah menjadi negara anggota paling liberal dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu.

Mereka menggambarkannya sebagai masalah internal Myanmar.

Singapura, investor asing terbesar di Myanmar, lebih tegas lewat pernyataan yang mengungkapkan "keprihatinan besar".

Singapura menyebut penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa sebagai tindakan yang "tidak bisa dimaafkan".

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi (L) and Thai Foreign Minister Don Pramudwinai (C) meet Myanmar's Foreign Minister Wunna Maung Lwin appointed by the military (R) in Bangkok, Thailand on February 24, 2021.
Getty Images
Menlu Indonesia Retno Marsudi (kiri) dan Menlu Thailand Don Pramudwinai (tengah) bertemu Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin di Bangkok.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang dulu kerap mengambil peran utama dalam penyelesaian masalah seperti konflik Kamboja pada 1980-an.

Indonesia mulai melangkah untuk mencoba mencari jalan keluar dari krisis Myanmar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah salah satu figur yang paling berpengalaman di kawasan ini. Dia aktif mencari solusi untuk krisis Rohingya empat tahun lalu.

Namun Indonesia jauh dari Myanmar. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Myanmar dan tidak memiliki kepentingan ekonomi atau strategis besar di sana.

Bagaimanapun, sebagai negara besar multi-etnis yang angkatan bersenjatanya pernah memainkan peran sentral dalam pembangunan bangsa, para jenderal Myanmar kerap menjadikan Indonesia sebagai acuan.

Namun saat Retno Marsudi mulai menjajaki pertemuan khusus ASEAN terkait Myanmar, rincian proposal yang sedang mereka susun bocor.

Detail itu antara lain menyangkut usulan agar junta militer Myanmar berjanji menggelar pemilihan umum dalam setahun ke depan.

Dokumen itu juga mendesak junta militer membebaskan Aung San Suu Kyi dan politisi NLD lainnya serta mengizinkan mereka untuk ikut serta dalam pemilu.

Sebagai kompromi, ide itu masuk akal.

Namun ide itu justru memicu kemarahan kelompok anti-militer di Myanmar. Mereka mendesak agar pemilu November lalu yang dimenangkan oNLD diakui.

Kelompok penentang kudeta juga menilai pemilu baru adalah bentuk dukungan terhadap militer karena membatalkan hasil pemilihan yang sah.

Usulan ini, menurut mereka, hanya akan mendorong militer melakukan kudeta lainnya pada masa depan.

Akibat eskalasi ini, rencana perjalanan Retno Marsudi ke Myanmar langsung dibatalkan.

Protesters shout slogans through a megaphone at the junction
Getty Images
Pengunjuk rasa di Myanmar menentang rencana kedatangan Menlu Retno Marsudi ke Myanmar.

Permainan diplomatik yang sangat rumit

Terlepas dari semua kelemahannya, ASEAN tetap menjadi satu-satunya forum di mana para pejabat senior Myanmar akan disambut.

Forum ini adalah tempat di mana saluran komunikasi tetap terbuka.

ASEAN mungkin adalah forum yang paling tepat untuk memfasilitasi pesan seluruh dunia kepada para jenderal Myanmar, sekaligus mendengarkan pendapat mereka tentang cara menyelesaikan krisis.

Sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat pada tahap ini tidak akan mempengaruhi para jenderal Myanmar.

Sebaliknya, penghentian sanksi akan mendorong militer Myanmar menghindari konfrontasi dan kekerasan.

Keterlibatan negara tetangga Myanmar di Asia juga tidak akan banyak menggerakkan para jenderal yang anti-asing itu.

Namun tetapi jika upaya kawasan dikoordinasikan secara tepat dengan tekanan yang diterapkan negara Barat, hasil positif mungkin akan tercapai.

Pejabat militer yang masih mendominasi pemerintahan Thailand memiliki kesempatan untuk menunjukkan kenegarawanan. Mereka juga bisa menggunakan hubungan dekat secara pribadi dengan Min Aung Hlaing untuk menjajaki diskusi.

Pengaruh China juga sangat vital dalam kondisi ini.

Akankah China duduk diam, menunggu apakah militer Myanmar akan menggebuk pengunjuk rasa lalu melanjutkan bisnis seperti biasa? Atau akankah China bergabung dalam upaya negosiasi mencari jalan keluar?

Sejauh ini China belum menunjukkan wajah mereka dalam permainan diplomatik yang sangat rumit ini.

Sumber: BBC Indonesia
BBC
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved