Breaking News:
BBC

Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik di Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut?

Upaya negoisasi terbuka negara-negara ASEAN diyakni lebih akan berpengaruh ketimbang sanksi negara Barat terhadap Myanmar. Tapi apa saja kendalanya?

Kedatangan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk pemerintahan junta militer, Wunna Maung Lwin, ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/02) lalu, menandai dimulainya upaya diplomatik yang pelik untuk Asia Tenggara.

Apa-apa saja yang dibahas Maung Lwin saat bertemu Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Thailand, tidak diumumkan ke publik.

Pembicaraan resmi pertama dengan seorang anggota senior pemerintahan junta Myanmar juga berlangsung begitu rumit.

Ketika ditanya tentang kontak itu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bahkan sampai tidak bersedia mengkonfirmasi kontak itu benar-benar terjadi.

Untuk setiap negara yang memiliki kepentingan dengan situasi di Myanmar, krisis usai kudeta militer memunculkan persoalan yang sangat amat sulit.

Respons negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi adidaya menarik banyak perhatian. Sanksi dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat. Uni Eropa juga tengah mempersiapkan sanksi untuk Myanmar.

Sementara itu, China mengeluarkan pernyataan diplomatis yang sebenarnya bisa ditebak. Mereka mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Namun China mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB versi revisi. Pernyataan itu tidak mengutuk kudeta, tapi menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan agar prinsip demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa China tidak sepakat dengan kudeta yang terjadi.

Namun, baik AS dan China tidak memiliki banyak opsi untuk turut menangani krisis di Myanmar.

Halaman
1234
Sumber: BBC Indonesia
BBC
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved