Partai yang Berkuasa di Korea Selatan Ungkap Penyesalan Mendalam atas Provokasi Rudal Korea Utara

TRIBUNNEWS.COM - Pada Jumat (26/3/2021) partai yang berkuasa di Korea menyatakan penyesalan mendalam atas peluncuran rudal jarak pendek Korea Utara baru-baru ini.

Pihak terkait meminta negara tersebut untuk kembali ke meja perundingan.

"(Kami) menyatakan penyesalan mendalam atas provokasi Korea Utara yang terjadi saat pemerintahan (Joe) Biden Amerika Serikat (AS) sedang meninjau kebijakan Korea Utara," kata Wakil Ketua Partai Demokrat (DP) Kim Tae-nyeon, dalam pertemuan partai, yang diadakan di kota pelabuhan selatan, Busan.

"Korea Utara harus menghentikan kegiatan militernya yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dan sebaliknya maju untuk dialog untuk perdamaian," kata Kim.

Baca juga: Sembuh dari Covid-19, Shin Tae-yong Kembali ke Korea Besok untuk Hindari Stres

Baca juga: PM Yoshihide Suga Protes, Kutuk Korea Utara yang Kembali Luncurkan Rudal ke Jepang

Mengutio Yonhap, pejabat pemimpin partai juga mendesak pemerintah Seoul untuk "menanggapi secara mendalam" provokasi terbaru, berdasarkan kerja sama yang solid dengan Washington dan negara terkait lainnya.

Reaksi DP muncul beberapa jam setelah Pyongyang mengkonfirmasi pada hari sebelumnya bahwa apa yang mereka uji coba adalah rudal balistik.

Pada Kamis (25/3/2021), militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan apa yang tampaknya merupakan dua rudal balistik jarak pendek ke Laut Timur dari kota timur negara itu, Hamju pada pagi hari.

Baca juga: POPULER Internasional: Fakta-fakta Konferensi Pers Joe Biden | Lalu Lintas Terusan Suez Terhenti

Rudal Pertama yang Diluncurkan di Masa Pemerintahan Biden

Rudal balistik tersebut merupakan yang pertama ditembakkan oleh Korea Utara sejak peluncuran pemerintahan baru Joe Biden di Washington dan pelanggaran lain terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Peluncuran uji coba terbaru menyusul penembakan dua rudal jelajah Korea Utara di lepas pantai barat pada Minggu (21/3/2021).

Rep. Lee Nak-yon, mantan ketua DP yang saat ini menjadi ketua bersama komite pemilihan untuk pemilihan sela 7 April mendatang.

Ia juga mendesak Korea Utara untuk "menahan diri dari provokasi," mendorong pihak AS untuk "mempercepat dialog dengan Utara. "

Korea Utara Tembakkan 2 Proyektil Tak Dikenal ke Laut Timur

Kepala Staf Gabungan (JCS) melaporan Korea Utara menembakkan dua proyektil tak dikenal ke Laut Timur pada Kamis (25/3/2021).

Aksi ini dilancarkan Korea Utara di tengah laporan bahwa rudal balistik mungkin dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Proyektil tersebut ditembakkan dari timur Utara Provinsi Hamgyong Selatan pada pagi hari," menurut militer.

Melansir Yonhap, detail lainnya, termasuk jenis proyektil yang diluncurkan, tidak segera tersedia.

"Informasi lebih lanjut sedang dianalisis oleh otoritas intelijen Korea Selatan-AS," kata JCS dalam sebuah pernyataan.

"Militer kami menjaga postur kesiapan yang teguh di bawah koordinasi dekat Korea Selatan-AS dengan pengawasan dan keamanan yang ditingkatkan," terang JCS.

Baca juga: BREAKING NEWS: Korea Utara Luncurkan Rudal ke Jepang, Jatuh di Luar ZEE

Baca juga: Koalisi yang Dipimpin Saudi Sebut 2 Rudal Balistik Houthi Serang Daerah Perbatasan di Selatan Arab

Media Jepang dan AS melaporkan, proyektil terbaru tampaknya adalah rudal balistik.

Korea Utara terakhir kali menembakkan rudal balistik pada Maret 2020.

Peluncuran Kamis ini menandai peningkatan bertahap ketegangan oleh Korea Utara ketika mereka terjadi empat hari setelah negara itu menembakkan dua rudal jelajah ke Laut Kuning.

Baca juga: Kelompok Houthi Klaim Telah Tembakkan Rudal ke Fasilitas Minyak Saudi Aramco

Baca juga: POPULER Internasional: Koruptor Korea Utara Ditembak Mati | Fakta-fakta Pelaku Penembakan Colorado

Tanggapan AS

Amerika Serikat (AS) menepis peluncuran rudal jelajah sebagai bagian dari "pengujian normal" yang tidak dilarang berdasarkan resolusi sanksi PBB.

"Tidak banyak yang berubah," kata Presiden Joe Biden.

Reaksi AS terhadap peluncuran terbaru tidak segera tersedia.

Sementara rudal jelajah tidak dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Korea Utara, rudal balistik dikenai sanksi internasional.

Pyongyang telah mempertahankan moratorium yang diberlakukan sendiri pada pengujian rudal nuklir dan jarak jauh sejak akhir 2017.

Rudal balistik memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh daripada rudal jelajah dengan ukuran yang sama dan bergerak cepat di sepanjang jalur penerbangannya.

Rudal balistik juga dianggap lebih mengancam, karena dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir.

Peluncuran terbaru juga terjadi saat pemerintahan Biden menyelesaikan tinjauan kebijakan Korea Utara.

Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Utara Choe Son-hui mengatakan pekan lalu setiap kontak dan dialog dengan AS hanya dapat dilakukan ketika Washington menarik kembali "kebijakan permusuhan" ke arah itu.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan tiga pertemuan dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

Tetapi pembicaraan denuklirisasi tetap terhenti sejak runtuhnya KTT Hanoi pada Februari 2019.

AS dijadwalkan mengadakan pertemuan keamanan dengan Korea Selatan dan Jepang minggu depan untuk membahas bagaimana menangani masalah yang melibatkan Korea Utara.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Berita lain terkait rudal balistik