Breaking News:

Pernyataan Resmi Kemenlu Jepang, Hasil Pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi

Menteri Motegi menyatakan keprihatinan yang serius tentang tren terbaru di China, termasuk Undang-Undang Polisi Maritim.

Editor: Dewi Agustina
Foto Kemenlu Jepang
Menlu RI Retno Marsudi (kiri) dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi (kanan). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menlu RI Retno Marsudi menyatakan keprihatinan mendalam terkait masalah Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Berikut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang mengenai hasil pertemuan kedua Menlu, Senin (29/3/2021) seperti yang diterima Tribunnews.com.

Pada tanggal 29 Maret 2021 dari jam 17.35 selama 75 menit, Menlu Jepang Toshimitsu Motegi bertemu dengan Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Setelah pertemuan tersebut, garis besarnya adalah sebagai berikut:

Pada awalnya Menteri Motegi menyampaikan rasa simpatinya kepada para korban terorisme yang terjadi di Makassar, Indonesia pada tanggal 28 Maret 2021, dan menyatakan bahwa terorisme tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan dengan tegas mengutuknya.

Selain itu, Menteri Motegi menyampaikan bahwa Indonesia merupakan kekuatan regional yang menempati 40 persen dari jumlah penduduk, PDB, dan wilayah ASEAN, serta merupakan mitra strategis Jepang, dan kami menyatakan ingin lebih memperkuat kerja sama menuju realisasi.

Menlu Retno Marsudi (kiri) berpose bersama Menlu Jepang Toshimitsu Motegi (kanan).
Menlu Retno Marsudi (kiri) berpose bersama Menlu Jepang Toshimitsu Motegi (kanan). (Foto Kyodo)

Menanggapi hal tersebut, Menteri Retno menyatakan keinginannya untuk terus bekerja sama dengan Jepang dalam berbagai bidang, termasuk hubungan bilateral dan masalah regional.

Situasi lokal Sebelum Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Jepang-Indonesia (2 + 2) yang akan diadakan pada tanggal 30 Maret, kedua menteri bertukar pendapat yang secara terbuka tentang situasi kawasan dari perspektif kebijakan luar negeri secara keseluruhan.

Menteri Motegi menyatakan keprihatinan yang serius tentang tren terbaru di China, termasuk Undang-Undang Polisi Maritim, dan kedua menteri bertukar pandangan tentang situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan, di mana Chima kemudian secara sepihak mengubah status quo dengan paksa.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved