Breaking News:

5 Fakta Gejolak Politik Somalia Usai Presiden Tandatangani Undang-undang Perpanjangan Masa Jabatan

Gejolak Politik Somalia terjadi usai Presiden Somalia menandatangani undang-undang kontroversial untuk memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun.

Michele Spatari / AFP
Isyarat Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed saat tiba di Stadion Loftus Versfeld di Pretoria, Afrika Selatan, untuk pelantikan Presiden Petahana Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 25 Mei 2019. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, atau lebih dikenal sebagai Farmaajo, menandatangani undang-undang kontroversial untuk memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun.

Langkah yang memancing ancaman internasional tersebut merupakan keputusan terbaru dalam krisis politik yang melanda Somalia.

Menurut para analis, aturan ini berisiko merusak proses perdamaian dan stabilitas di negara Tanduk Afrika itu.

Baca juga: Minibus Meledak Usai Tabrak Ranjau Darat di Somalia, 15 Penumpang Tewas dan Empat Terluka

Baca juga: Konflik di Perbatasan Somalia-Ethiopia Tewaskan Sekurangnya 100 Orang

Isyarat Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed saat tiba di Stadion Loftus Versfeld di Pretoria, Afrika Selatan, untuk pelantikan Presiden
Petahana Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 25 Mei 2019.
Isyarat Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed saat tiba di Stadion Loftus Versfeld di Pretoria, Afrika Selatan, untuk pelantikan Presiden Petahana Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 25 Mei 2019. (Michele Spatari / AFP)

Melansir Al Jazeera, berikut ini Tribunnews rangkum lima fakta mengenai krisis politik di Somalia:

Situasi yang Tengah Terjadi di Somalia

Majelis rendah parlemen Somalia pekan ini memutuskan memperpanjang masa jabatan empat tahun yang dipegang Formaajo, yang berakhir pada Februari, dan berlanjut dua tahun lagi.

Ketua majelis rendah, Mohamed Mursal Sheikh Abdurahman mengatakan bahwa langkah itu akan memungkinkan negara untuk mempersiapkan pemilihan ulang.

Farmaajo lantas menandatangani perpanjangan mandat jabatan yang kontroversial tersebut menjadi undang-undang.

Lalu, Ketua majelis tinggi Abdi Hashi Abdullahi segera mengecam langkah itu sebagai inkonstitusional.

Abdullahi mengatakan langkah itu akan "membawa negara ke dalam ketidakstabilan politik" dan menimbulkan risiko keamanan.

Halaman
1234
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved