Breaking News:

Krisis Myanmar

Pemimpin ASEAN Harus Melakukan Tindakan untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Myanmar

Situasi yang terjadi di Myanmar saat ini dengan banyaknya korban sipil menuntut sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

Handout / FACEBOOK / AFP
Foto yang diambil dan diterima dari sumber anonim melalui Facebook pada 29 Maret 2021 ini menunjukkan pengunjuk rasa ikut serta dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Monywa, wilayah Sagaing. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korban tewas dari warga sipil anti-kudeta militer Myanmar terus bertambah hingga Rabu (14/4/2021) sudah lebih dari 700 orang.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah tragedi bagi ASEAN.

Menurutnya para pemimpin ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah korban jiwa berjatuhan.

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkret untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Junta Militer Myanmar Adili 19 Dokter Karena Terlibat Aksi Protes Anti Kudeta

"Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," lanjutnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, para pemimpin ASEAN jangan sampai ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN.

Situasi yang terjadi di Myanmar saat ini dengan banyaknya korban sipil menuntut sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

Menurutnya, yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rezim secara sistematis.

"Dalam hal ini ada prinsip internasional Tanggung Jawab untuk Melindungi atau Responsibility to Protect (R2P) yang diusung oleh PBB dimana dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan. Para pemimpin ASEAN tentu sangat paham dengan prinsip ini dan bisa menggunakannya dalam menyikapi krisis di Myanmar," ucapnya.

Lebih lanjut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini saat ini melihat, sangat dibutuhkan campur tangan komunitas internasional.

Apalagi krisis di Myanmar ini bisa bertambah pelik dengan masuknya permasalahan konflik etnis.

Jika isu bergeser dari masalah kudeta dan pembataian warga sipil kepada isu konflik etnis, tentu akan lebih menyulitkan bagi ASEAN untuk campur tangan.

"Itu sebabnya KTT ASEAN harus segera diwujudkan. Ini juga akan menjadi desakan lebih kuat kepada PBB dan komunitas internasional lainnya melakukan tindakan konkrit atasi krisis Myanmar," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved