Breaking News:

Israel Serang Jalur Gaza

RI Tuntut Solusi Permanen dari Dewan HAM PBB Terkait Perlindungan Rakyat Palestina

Indonesia mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan dan memastikan adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM

zoom-inlihat foto RI Tuntut Solusi Permanen dari Dewan HAM PBB Terkait Perlindungan Rakyat Palestina
MOHAMMED ABED / AFP
Pemandangan Kota Gaza sebelum dimulainya gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir antara Israel dan dua kelompok bersenjata utama Palestina di Gaza pada 20 Mei 2021. Israel dan dua kelompok bersenjata utama Palestina di Gaza, Hamas dan Jihad Islam, mengumumkan gencatan senjata pada 20 Mei 2021, bertujuan untuk mengakhiri konflik paling dahsyat di antara mereka selama tujuh tahun. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir diumumkan menyusul meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri 11 hari konflik yang telah merenggut nyawa di kedua sisi, dengan jet Israel menghantam Gaza dengan serangan udara saat militan menembakkan ribuan roket ke arah Israel.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Indonesia kembali menyerukan penghentian kekerasan di Palestina pada Sesi Khusus Dewan HAM PBB mengenai Situasi HAM di Occupied Palestinian Territory (OPT) yang diselenggarakan di Jenewa Swiss pada Kamis (27/05/2021) lalu.

Kuasa Usaha Ad Interim/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Grata E Werdaningtyas dalam keterangannya menyampaikan bahwa Dewan HAM harus satu suara dalam menyerukan penghentian kekerasan di Palestina.

Indonesia meminta Dewan HAM PBB memastikan segera terbukanya akses bantuan kemanusiaan, dan memastikan adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

“Walaupun Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Indonesia mencatat bahwa solusi yang permanen hanya dapat dihasilkan apabila hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara penuh," kata Dubes Grata lewat keterangan Sabtu (29/5/2021).

Grata mengatakan hal ini merupakan prinsip yang Indonesia selalu majukan di Dewan HAM. 

Diketahui, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Sesi Khusus Dewan HAM mengenai situasi HAM di OPT termasuk soal Yerussalem Timur, bersama dengan Palestina dan sebagian besar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya.

Baca juga: PBB Butuh Bantuan Rp 1,3 Triliun untuk Rekonstruksi Palestina

Dubes RI itu mengatakan sesi Khusus ini berhasil mengesahkan sebuah resolusi Dewan HAM berjudul  “Ensuring respect for international human rights law and international humanitarian law   in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel".

Resolusi ini menegaskan kewajiban semua negara yang salah satunya memajukan dan melindungi HAM sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta instrumen HAM lainnya.

Dewan HAM juga memutusukan pembentukan commission of inquiry (COI) untuk menyelidiki semua tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di OPT dan Israel menjelang dan sejak 13 April 2021.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved