Breaking News:

Penanganan Covid

Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Kesal Sejumlah Gubernur Batalkan Deklarasi Darurat Covid-19

Menurut Nishimura, penting untuk terus mengambil tindakan menyeluruh hingga tenggat waktu 20 Juni mendatang.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Yasutoshi Nishimura (57), Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang dan Ketua Tim penanggulangan Corona di Jepang, Yasutoshi Nishimura (57), merasa kesal dan tidak nyaman dengan keputusan beberapa gubernur di Jepang yang cepat mengumumkan akan melakukan pembatalan deklarasi darurat Covid-19 (PSBB).

"Beberapa gubernur sudah mengatakan pembatalan, tapi tolong jangan katakan pembatalan itu terlalu enteng. Meski ada yang sakit parah dan rate positif tinggi, sangat sulit untuk berbicara mengenai pembatalan. Saya merasa tidak nyaman dengan langkah beberapa gubernur tersebut," papar Menteri Nishimura, Selasa (15/6/2021).

Dengan batas waktu penetapan keadaan darurat untuk 10 prefektur mendekati tanggal 20 Juni 2021 (batas akhir), menteri yang membidangi revitalisasi ekonomi Nishimura mengeluh bahwa beberapa gubernur telah menyebutkan pembatalan, dan sampai batas waktu untuk kemudian mengambil langkah-langkah menyeluruh.

Keadaan darurat dikeluarkan untuk 10 prefektur seperti Hokkaido, Tokyo, Osaka, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Gifu, Mie, dan Aichi sebagai tindakan pencegahan terhadap virus corona.

Dan langkah-langkah prioritas seperti pencegahan penyebaran yang diterapkan pada 5 prefektur seperti Saitama, Kanagawa, dan Gifu semuanya pada tanggal 20 Juni mendatang.

Baca juga: Jepang akan Kirim 1 Juta Vaksin Covid-19 ke Vietnam pada Rabu

Mengenai hal ini, Nishimura mengatakan pada konferensi pers setelah rapat kabinet bahwa situasi penyebaran virus corona secara nasional telah membaik.

"Jumlah orang yang baru terinfeksi telah melambat di Tokyo dan prefektur lainnya, dan juga layanan medis semakin senggang. Namun beberapa pemerintah daerah masih memiliki indikator tingkat tinggi," kata Nishimura.

"Masih ada tenggat waktu hingga 20 Juni dan penting untuk meminta orang-orang mengambil tindakan untuk mengendalikan infeksi dan menstabilkan tempat tidur di rumah sakit agar tidak kekurangan," ujarnya.

Menurutnya, penting untuk terus mengambil tindakan menyeluruh hingga tenggat waktu 20 Juni mendatang.

Ia juga menjelaskan bahwa penanganan deklarasi, dan lainnya akan diputuskan dengan berkonsultasi dengan para ahli dalam waktu dekat, dengan mempertimbangkan jumlah orang yang baru terinfeksi serta status vaksinasi.

Sementara itu beasiswa dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved