Breaking News:

Reaksi Turki, Saudi, Jerman, Prancis, AS, dan PBB Tanggapi Krisis Politik di Tunisia

Liga Arab, dalam panggilan telepon darurat ke Menlu negeri Tunisia menyerukan kembalinya stabilitas dan ketenangan di negara itu.

AFP/FETHI BELAID
Seorang pengunjuk rasa Tunisia mengangkat bendera nasional pada rapat umum anti-pemerintah ketika pasukan keamanan memblokir jalan di depan Gedung Parlemen di ibukota Tunis. Minggu (25 Juli 2021). (FETHI BELAID/AFP) *** Local Caption *** A Tunisian protester lifts a national flag at an anti-government rally as security forces block off the road in front of the Parliament in the capital Tunis on July 25, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP) 

TRIBUNNEWS.COM, DOHA - Keputusan Presiden Tunisia Kais Saied membekukan parlemen dan memecat perdana menteri memicu protes  besar di Tunisia.

Keputusan itu dikecam sebagai serangan terhadap demokrasi oleh para pesaingnya Saied. Pemerintah negara asing juga telah menyuarakan keprihatinan seperti dirangkum Aljazeera.com, Selasa (27/7/2021).

Berikut adalah beberapa reaksi pemerintah negara-negara di dunia terhadap pengumuman mengejutkan Saied di Tunis, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Presiden Tunisia Pecat PM Mechichi dan Bekukan Parlemen

Baca juga: Menteri Kesehatan Tunisia Dicopot saat Kasus Covid-19 Melonjak

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan "sangat prihatin" atas perkembangan terbaru dan menyerukan pemulihan legitimasi demokratis di negara itu.

“Demokrasi Tunisia, yang merupakan kisah sukses proses demokrasi sesuai harapan masyarakat di kawasan, sangat penting bagi kawasan dan juga Tunisia,” kata siaran pers Kemenlu Turki.

Juru bicara Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, mentweet, “Kami menolak penangguhan proses demokrasi dan mengabaikan kehendak demokrasi rakyat di Tunisia yang bersahabat dan bersaudara.”

“Kami mengutuk inisiatif yang tidak memiliki legitimasi konstitusional dan dukungan publik. Kami percaya demokrasi Tunisia akan muncul lebih kuat dari proses ini,” imbuhnya.

Prancis menyerukan penghormatan terhadap supremasi hukum di Tunisia secepat mungkin dan meminta semua partai politik untuk menahan diri dari kekerasan.

Pemerintah Qatar lewat publikasi yang dirilis kantor berita negara meminta semua pihak dalam krisis politik Tunisia untuk menghindari eskalasi dan bergerak menuju dialog.

"Qatar berharap pihak Tunisia akan mengadopsi jalur dialog untuk mengatasi krisis," QNA mengutip pernyataan Kemenlu Qatar.

Halaman
123
Editor: Setya Krisna Sumarga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved