Selasa, 12 Mei 2026

POPULER Internasional: Profil 7 Pemimpin Afghanistan | Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Berita populer Internasional 24 jam terakhir, di antaranya profil 7 petinggi Taliban yang akan menjalankan pemerintahan Afghanistan.

Tayang:
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Arif Fajar Nasucha
Kolase Tribunnews/AFP
Berita populer Internasional 24 jam terakhir, di antaranya profil 7 petinggi Taliban yang akan menjalankan pemerintahan Afghanistan. 

TRIBUNNEWS.COM - Berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

Taliban baru saja mengumumkan kabinet baru untuk memimpin Afghanistan, ini profil 7 petingginya.

Sementara itu, penasihat Joe Biden didesak mundur setelah ketahuan danai studi Covid-19 di China.

Di Singapura, kasus Covid-19 yang melonjak membuat pemerintah terjebak di antara skema "hidup berdampingan dengan virus" atau kembali ke strategi awal di mana pembatasan ketat diberlakukan.

Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

1. Taliban Umumkan Susunan Kabinet, Semua Anggotanya Laki-laki, Ada yang Masuk Daftar Buronan FBI

Deretan pemimpin Taliban
Deretan pemimpin Taliban (AFP via Metro.co.uk)

Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara yang semuanya laki-laki, termasuk seorang menteri dalam negeri yang dicari oleh FBI, The Guardian melaporkan.

Kepemimpinan yang diresmikan pada hari Selasa (7/9/2021) itu diambil seluruhnya dari jajaran Taliban.

Selain itu, banyak dari tokoh senior pemerintahannya ada dalam daftar sanksi PBB.

Hal itu dapat memperumit upaya Taliban dalam mendapatkan pengakuan internasional.

Selasa malam, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan:

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif yang terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."

"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu."

"Kami memahami bahwa Taliban telah menyebut susunan ini sebagai kabinet sementara."

"Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya."

Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. PROFIL 7 Pemimpin Taliban yang akan Jalankan Pemerintahan Afghanistan, Mohammad Akhund sebagai PM

Taliban telah mengumumkan siapa yang akan berada di kabinet baru yang akan menjalankan Afghanistan.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid membuat pengumuman kabinet pada Selasa (7/9/2021).

Zabihullah Mujahid mengatakan penunjukan itu untuk pemerintahan sementara.

Namun, ia tidak mengatakan berapa lama mereka akan tetap menjabat sebagai pejabat.

Dilansir Sky News, inilah profil para pemimpin Taliban yang menduduki pemerintahan Afghanistan saat ini.

1. Mullah Mohammad Hassan Akhund - perdana menteri

Dalam file foto yang diambil pada 26 Agustus 1999 ini terlihat Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menerima Menteri Luar Negeri Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund (kanan) di Islamabad. Taliban mengumumkan Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka di Afghanistan pada 7 September 2021.
Dalam file foto yang diambil pada 26 Agustus 1999 ini terlihat Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menerima Menteri Luar Negeri Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund (kanan) di Islamabad. Taliban mengumumkan Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka di Afghanistan pada 7 September 2021. (SAEED KHAN / AFP)

Hibatullah Akhundzada, pemimpin spiritual Taliban, mengusulkan Mohammad Hassan Akhund sebagai kepala negara, atau Raees-e Jamhoor, seperti yang juga dikenal di Afghanistan.

Mohammad Hassan Akhund saat ini adalah kepala badan pembuat keputusan Taliban yang kuat, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan.

Baca juga: Taliban Umumkan Susunan Kabinet, Semua Anggotanya Laki-laki, Ada yang Masuk Daftar Buronan FBI

Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra

Berasal dari Kandahar - tempat kelahiran organisasi tersebut - dia adalah salah satu anggota awal Taliban.

Ia lebih dikenal karena kepemimpinan agamanya daripada keahlian militernya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Penasihat Biden Didesak Mundur Setelah Ketahuan Danai Studi Virus Corona di China

Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan tentang situasi di Afghanistan di Ruang Timur Gedung Putih pada 16 Agustus 2021 di Washington, DC.
Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan tentang situasi di Afghanistan di Ruang Timur Gedung Putih pada 16 Agustus 2021 di Washington, DC. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Anthony Fauci, Kepala Penasihat Medis untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, didesak mengundurkan diri setelah dokumen yang baru saja dirilis menunjukkan bahwa lembaganya mendanai penelitian yang berbahaya di China.

Meskipun ada bantahan keras yang telah dia disampaikan sebelumnya.

Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (8/9/2021), tuntutan pemecatan ini muncul setelah The Intercept memperoleh lebih dari 900 halaman materi terkait penelitian virus corona yang didanai oleh lembaga Fauci yakni Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID).

Termasuk permintaan hibah yang sebelumnya tidak dipublikasikan dari organisasi yang berbasis di AS itu, yang telah menyerahkan dana federal ke Institut Virologi Wuhan (WIV) untuk penelitian 'kontroversial' di China.

Baca juga: Covid-19 Berdampak Menghancurkan Bagi Pasien HIV, TB dan Malaria

Sementara itu, Senator Rand Paul dari Partai Republik untuk negara bagian Kentucky yang telah berulang kali berdebat dengan Fauci selama pandemi Covid-19, kembali menggembar-gemborkan dokumen dump dalam cuitan di akun Twitternya pada Selasa kemarin.

"Materi ini membuat semuanya menjadi sangat jelas bahwa Fauci perlu dimintai pertanggungjawaban," cuit Paul.

Ia mencatat bahwa dirinya telah meminta Departemen Kehakiman untuk meninjau apa yang dilakukan Fauci yang dituding 'berbohong' dalam memberikan kesaksian pada kongres sebelumnya.

Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh The Intercept itu menunjukkan bahwa organisasi yang berbasis di AS, yakni EcoHealth Alliance telah mendapatkan pendanaan sekitar 3,1 juta dolar AS yang disetujui oleh NIAID.

Menurut catatan pemerintah lainnya, angkanya kemudian meningkat menjadi melebihi 3,7 juta dolar AS secara keseluruhan.

Dari hibah itu, 599.000 dolar AS telah disalurkan ke WIV, khususnya untuk mendanai pekerjaan 'mengidentifikasi dan mengubah virus corona kelelawar yang kemungkinan menginfeksi manusia'.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Kasus Covid-19 Naik, Singapura Terjebak di 'Hidup Berdampingan dengan Virus' atau 'Kembali ke Awal'

Perjalanan bebas karantina dan dilonggarkannya jarak sosial adalah janji yang diberikan pemerintah Singapura kepada warganya untuk mempercepat vaksinasi, SCMP melaporkan.

Kini, 88 persen dari populasi negara yang memenuhi syarat telah divaksinasi penuh.

Selama hampir dua tahun, Singapura menutup perbatasannya dan memberlakukan pembatasan ketat.

Namun mulai Rabu (8/9/2021), penduduk Singapura yang divaksinasi penuh mendapatkan lampu hijau untuk melakukan perjalanan ke Jerman dan Brunei.

Mereka pun bisa kembali tanpa menjalani karantina.

Singapura juga akan menerima pelancong yang divaksinasi dari kedua negara itu dan memungkinkan mereka berkeliaran dengan bebas setelah tes Covid-19 negatif.

Langkah itu diharapkan dapat menjadi pembuka dimulainya kembali kegiatan ekonomi.

Baca juga: Singapura Sumbang 100.000 Vaksin Pfizer ke Johor Malaysia

Baca juga: Singapura Tawarkan Vaksin Booster kepada Lansia dan Orang dengan Gangguan Kekebalan

Pekerja kantor berjalan keluar saat istirahat makan siang di kawasan bisnis keuangan Raffles Place di Singapura pada 5 Agustus 2021.
Pekerja kantor berjalan keluar saat istirahat makan siang di kawasan bisnis keuangan Raffles Place di Singapura pada 5 Agustus 2021. (ROSLAN RAHMAN / AFP)

Namun, adanya lonjakan kasus membuat Singapura berada di tengah ketidakpastian atas rencananya untuk memperlakukan virus corona sebagai endemik dan dibuka kembali ekonomi secara progresif.

Setelah melaporkan 1.325 kasus domestik dalam seminggu terakhir, yang naik dari 723 minggu sebelumnya, Singapura pada hari Senin (6/9/2021) mengumumkan larangan pertemuan dan interaksi di tempat kerja.

Larangan itu akan efektif Rabu, yang mendesak orang untuk membatasi pertemuan sosial menjadi sekali sehari.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved