Breaking News:

Media Jepang Ungkap Perubahan Kebijakan Indonesia Soal Pendanaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Beberapa media Jepang menuliskan mengenai perubahan kebijakan Indonesia mengenai pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tidak ditanggung

Richard Susilo
Shinkansen tipe E-7 Jepang yang pernah diusulkan Jepang untuk dipakai di Indonesia. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Beberapa media Jepang menuliskan mengenai perubahan kebijakan Indonesia mengenai pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tidak ditanggung pemerintah, oleh swasta saja menjadi ditanggung pemerintah Indonesia.

“Pada tanggal 6 Oktober, Presiden Joko Widodo mengumumkan revisi keputusan presiden yang akan memungkinkan investasi dana nasional atas rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia di bawah kepemimpinan China,” tulus Nikkei Shimbun hari ini (13/10/2021).

Kesepakatan awal antara kedua pemerintah adalah  menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan dibebani dengan beban keuangan, tambahnya.

“Tetapi kurangnya penelitian bisnis sebelumnya mengungkapkan bahwa biaya melebihi harapan, memaksa perubahan kebijakan. Pemerintahan Jokowi juga memasukkan pinjaman pemerintah sebagai opsi. Pada awal September, presiden Perkeretaapian Nasional Indonesia mengatakan dalam kesaksian di parlemen, "Bisnis kereta api berkecepatan tinggi adalah  1,9 miliar dolar AS,” tulis Nikkei lagi.

Kemudian seorang profesor Homare Endo, Direktur, Global Research Institute on Chinese Issues, Profesor Emeritus, Universitas Tsukuba, mengungkapkan analisanya mengenai  perubahan kebijakan indonesia.

“Indonesia menolak Jepang dengan mengajukan syarat yang tidak mengharuskan pemerintah Indonesia menanggung beban keuangan atau utang penjaminan untuk pembangunan rel kecepatan tinggi. Ini adalah kondisi yang sulit dipahami oleh pemerintah Jepang, tetapi China memiliki strategi jangka panjang yang diperhitungkan dengan baik.”

Profesor Endo juga menambahkan, “Sulit untuk memahami bahwa proyek tersebut dilakukan dalam bentuk proyek filantropi di mana beban keuangan negara mitra nol dan tidak diperlukan jaminan utang. Tapi Cina berbeda. Dia menawarkan kondisi yang tidak terpikirkan bahwa tidak akan ada pengeluaran oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada jaminan utang. Jika itu benar-benar terjadi, tidak ada negara yang tidak bisa bergerak lebih jauh. Pemerintah Jepang menyesalkan bahwa hal itu "sulit dipahami", tetapi strategi diplomatik China "diperhitungkan". Pertama, pada 20 Oktober 2014, ketika Joko Widodo, menjadi presiden.”

Segera setelah menjabat, Presiden Joko Widodo mengumumkan pada 4 November  2014, bahwa ia akan "meninjau prioritas pembangunan infrastruktur untuk memprioritaskan pembangunan pelabuhan dan pengembangan lahan" sebagai bagian dari "konsep negara maritim." 

“Hal ini persis sama dengan inisiatif AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia) dan Belt and Road (Jalan Sutra Darat dan Laut) yang ditetapkan oleh pemerintahan Xi Jinping. Jokowi menghadiri Pertemuan Puncak APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) yang diadakan di Beijing pada 9 November 2014, dan mengadakan pertemuan puncak. Presiden Joko Widodo langsung mengumumkan keikutsertaannya dalam AIIB. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia."

Halaman
123
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved