Breaking News:

Krisis Myanmar

Giliran Kuasa Hukum Aung San Suu Kyi Dibungkam Junta Militer, Ucapannya Dinilai Bikin Gaduh

Kepala pengacara Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah militer memberlakukan perintah pembungkaman kepadanya, Jumat (15/10/2021).

STR / AFP
Dalam foto file yang diambil pada 17 Juli 2019 ini, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara selama upacara pembukaan Pusat Inovasi Yangon di Yangon. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terkena dua dakwaan pidana baru ketika dia muncul di pengadilan melalui tautan video pada 1 Maret 2021, sebulan setelah kudeta militer yang memicu protes besar-besaran tanpa henti 

TRIBUNNEWS.COM, YANGOON - Kepala pengacara yang mewakili pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah militer memberlakukan perintah pembungkaman kepadanya, Jumat (15/10/2021).

Pengacara ini mengatakan bahwa militer menilai komunikasinya dapat memicu ketidakstabilan.

Dilansir Reuters, hingga kini media pemerintah Myanmar belum melaporkan perkembangan kasus hukum yang menjerat Suu Kyi.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw menjadi satu-satunya sumber informasi terkait persidangan dan kondisi mantan pemimpin itu.

Diketahui Aung San Suu Kyi digulingkan militer dalam kudeta pada Februari lalu.

Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Baca juga: Khawatir Keselamatan Mereka, Aung San Suu Kyi Tak Akan Ajukan Saksi Pembela

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan) dan Win Htein, kepala anggota komite eksekutif Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menghadiri upacara pemakaman mantan ketua partai Aung Shwe di Yangon pada 17 Agustus 2017.
Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan) dan Win Htein, kepala anggota komite eksekutif Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menghadiri upacara pemakaman mantan ketua partai Aung Shwe di Yangon pada 17 Agustus 2017. (AFP)

Lewat postingan di Facebook, Khin Maung Zaw mengungkap bahwa dirinya dilarang bicara kepada media.

Selain itu dia juga tidak diizinkan berkomunikasi dengan diplomat, organisasi internasional, dan pemerintah asing.

Maung Zaw juga memposting rincian perintah bungkam tersebut.

"Komunikasi Khin Maung Zaw dapat menyebabkan pelecehan, menyakiti seseorang yang bertindak sesuai dengan hukum, dapat menyebabkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas perdamaian publik," kata perintah itu.

"Beberapa media lokal dan asing, media ilegal dan media menghasut informasi palsu yang dapat mengacaukan negara," bunyi perintah tersebut.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved