Breaking News:

Krisis Myanmar

Giliran Kuasa Hukum Aung San Suu Kyi Dibungkam Junta Militer, Ucapannya Dinilai Bikin Gaduh

Kepala pengacara Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah militer memberlakukan perintah pembungkaman kepadanya, Jumat (15/10/2021).

STR / AFP
Dalam foto file yang diambil pada 17 Juli 2019 ini, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara selama upacara pembukaan Pusat Inovasi Yangon di Yangon. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terkena dua dakwaan pidana baru ketika dia muncul di pengadilan melalui tautan video pada 1 Maret 2021, sebulan setelah kudeta militer yang memicu protes besar-besaran tanpa henti 

Namun, mereka tidak mengizinkan utusan menemui Aung San Suu Kyi karena didakwa melakukan kejahatan.

Foto yang diambil pada 19 Agustus 2020, Presiden Myanmar Win Myint (kanan) dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mengenakan masker setelah sesi foto mereka selama upacara pembukaan Konferensi Perdamaian Serikat ke-4 (Panglong Abad 21) di Pusat Konvensi Internasional Myanmar (2) di Naypyidaw.
Foto yang diambil pada 19 Agustus 2020, Presiden Myanmar Win Myint (kanan) dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mengenakan masker setelah sesi foto mereka selama upacara pembukaan Konferensi Perdamaian Serikat ke-4 (Panglong Abad 21) di Pusat Konvensi Internasional Myanmar (2) di Naypyidaw. (AFP)

Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta

Selain menyampaikan perihal Suu Kyi, juru bicara militer Zaw Min Tun juga menyinggung penundaan oleh PBB dalam menyetujui pencalonan para jenderal untuk duta besar PBB.

Menurutnya hal tersebut bermotif politik dan berstandar ganda.

Menurut laporan Al Jazeera, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof berharap bisa mengunjungi negara itu sebelum pertemuan puncak pada akhir Oktober ini. 

Pernyataan juru bicara itu muncul di tengah meningkatnya tekanan pada militer Myanmar untuk menerapkan lima poin yang disetujui oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada bulan April dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved