Breaking News:

Krisis Myanmar

Presiden Jokowi Sayangkan Sikap Myanmar Tolak Uluran Tangan ASEAN

Presiden mengingatkan penting bagi ASEAN untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non interference.

Capture Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai menghadiri KTT ASEAN atau ASEAN Leaders' Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Presiden Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga untuk membantu Myanmar keluar dari krisisnya.

Pesan ini disampaikan Presiden RI saat menghadiri Konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN mulai Selasa (26/10/2021) yang tanpa dihadiri pemimpin junta militer Min Aung Hlaing.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi saat menyampaikan poin-poin yang disampaikan Presiden RI mengatakan keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik dalam KTT adalah sebuah keputusan yang berat, tapi harus dilakukan.

“Akses yang diminta ASEAN untuk dapat bertemu semua pihak terkait sampai saat terakhir menjelang KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” kata Retno pada konferensi pers.

Baca juga: Junta Myanmar Tak Diundang ke KTT ASEAN, Joe Biden Pimpin Delegasi Amerika Serikat

Retno berujar, di pertemuan itu Presiden mengingatkan penting bagi ASEAN untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non interference.

Namun di pihak lain, anggota ASEAN juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance penghormatan HAM, dan pemerintah yang konstitutional.

Presiden menegaskan bahwa keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji pada rakyat ASEAN.

“Sebagai satu keluarga, Presiden mengatakan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada rakyat Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar,” kata Retno.

“Rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera,” lanjutnya,

Retno mengatakan Indonesia secara konsisten mengharapkan demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan Myanmar.

Sebelumnya, ASEAN telah menyerahkan bantuan kepada Myanmar Red Cross Society pada 16 September 2021.

Tahapan selanjutnya diharapkan akan dilakukan pada awal November 2021.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved