Breaking News:

Etnis Serbia Ingin Bentuk Pasukan, Rakyat Bosnia Dihantui Peperangan Baru

Dari 1992 hingga 1995, Bosnia digempur pasukan Serbia dan Kroasia yang bertujuan membagi negara tersebut menjadi Serbia Raya dan Kroasia Raya.

Enrique FOLGOSA/AFP
Ratko Mladic (kanan), dan wakilnya, Milan Gvero, saat 1993. Mladic dianggap menjadi otak pembantaian 8.300 orang etnis Muslim Bosnia, dan pembersihkan terhadap 2,2 juta orang dari Serbia-Bosnia 

TRIBUNNEWS.COM, SARAJEVO – Warga Bosnia dihantui potensi kekerasan baru menyusul keinginan kalangan etnis Serboa Bosnia membentuk pasukan baru, memisahkan diri dari pemerintahan Bosnia Herzegovina.

Ahmed Hrustanovic (35), seorang imam dan guru di kota Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina mengkhawatirkan terulangnya perang besar era 1990an.

Pada Juli 1995, pasukan Serbia membunuhi keluarganya,  mulai kakek, empat paman, dan kerabat lainnya selama genosida di Srebrenica, yang saat itu dinyatakan sebagai “daerah aman” oleh PBB.

Dari 1992 hingga 1995, Bosnia digempur pasukan Serbia dan Kroasia yang bertujuan membagi negara tersebut menjadi Serbia Raya dan Kroasia Raya.

Baca juga: Jagal Bosnia Ratko Mladic Resmi Dipenjara Seumur Hidup, Tak Bisa Banding Lagi

Baca juga: PROFIL “Jagal Bosnia” Ratko Mladic, 16 Tahun Buron dan Berpindah Tempat

Sekitar 100.000 orang tewas dan hampir dua juta orang melarikan diri. Konflik berakhir pada Desember 1995, dengan penandatanganan Perjanjian Damai Dayton yang ditengahi Amerika Serikat.

Daytona Accord menetapkan Bosnia dan Herzegovina sebagai negara yang terdiri dari dua entitas: entitas Federasi yang didominasi Bosnia-Kroasia dan entitas Republika Srpska yang dikelola Serbia.

Milorad Dodik, anggota Serbia Bosnia dan Herzegovina dari kepresidenan tripartit, yang digilir setiap delapan bulan antara satu Bosnia, satu Serbia dan satu anggota Kroasia, selama 15 tahun terakhir mengancam Republika Srpska akan memisahkan diri.

Sebulan terakhir, ia telah mengambil langkah-langkah signifikan menuju langkah tersebut, mengumumkan Republika Srpska akan menarik diri dari lembaga-lembaga kunci negara untuk mencapai otonomi penuh di dalam negeri, yang melanggar kesepakatan damai 1995.

Krisis dimulai pada Juli ketika Valentin Inzko, wakil tinggi saat itu yang mengawasi pelaksanaan perjanjian damai, melarang pembentukan pengadilan genosida dan kejahatan perang.

Perwakilan Serbia menanggapi dengan memboikot lembaga-lembaga pusat negara. Republika Srpska, bersama sekutu China dan Rusia, tidak mengakui Kantor Perwakilan Tinggi dan telah lama memintanya untuk ditutup.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved