PM Jepang Fumio Kishida Menekankan Perlunya PBB Direformasi

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) perlu direformasi lebih lanjut.

Hal ini diungkapkannya sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina.

"Kemarahan Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menunjukkan perlunya kerangka kerja baru untuk tatanan internasional, dan itu perlunya untuk bekerja pada reformasi PBB saat ini. Saya menunjukkan ide ini sebagai jawaban untuk Shigeharu Aoyama dari Partai Demokrat Liberal," ungkap PM Jepang Fumio Kishida dalam sidang anggaran di majelis tinggi parlemen Jepang, Senin (14/3/2022).

Dewan Keamanan PBB belum mengambil tanggapan konsensus, seperti penolakan resolusi kecaman karena veto Rusia.

Kishida menekankan lebih lanjut, "Pelaksanaan hak veto oleh anggota tetap harus ditahan sebanyak mungkin."

Bekerja sama dengan Prancis, yang positif tentang reformasi PBB, PM Kishida mengatakan, "Saya ingin melanjutkan upaya untuk reformasi Dewan Keamanan dan reformasi PBB."

Baca juga: Rusia Tembakkan 30 Rudal ke Perbatasan Polandia Setelah Ancam Serang Pengiriman Senjata ke Ukraina

Di sisi lain, Perdana Menteri menyatakan keprihatinan bahwa "di sekitar Jepang, kekuatan militer yang kuat terkonsentrasi dalam hal massa, semakin diperkuat, dan aktivasi kegiatan militer luar biasa."

Komentar PM Kishida lebih tertuju kepada negara tetangga Jepang seperti Korea Utara dan China yang semakin aktif melakukan kegiatan militer mereka saat ini baik di laut maupun latihan peluncuran rudal antar benua oleh Korut belakangan ini.

Terkait revisi strategi keamanan nasional yang menunjukkan kebijakan dasar diplomasi dan keamanan, dia mengatakan akan membahas penguatan deterrence and coping power aliansi Jepang-AS, termasuk perpanjangan deterrence dari Amerika Serikat.

Mengenai hal ini, Perdana Menteri mengatakan, "Kami tidak mempertimbangkan diskusi berbagi nuklir (nuclear sharing) karena kami berpikir bahwa pencegahan yang diperluas bekerja di bawah aliansi Jepang-AS."

Sehubungan dengan serangan Rusia terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir dalam invasi ke Ukraina, Perdana Menteri menyatakan niatnya untuk memulai diskusi di dalam pemerintah untuk membentuk pasukan keamanan penuh dari pihak polisi di pembangkit listrik tenaga nuklir domestik.

Jawaban ini untuk mantan Sekretaris Jenderal Tetsuro Fukuyama dari Partai Demokrat Konstitusional.

"Orang-orang menjadi lebih tertarik pada keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya ingin mempertimbangkan untuk mengembangkan diskusi setelah memverifikasi apakah upaya pembangkit nuklir di Fukui (dengan unit khusus merek aitu) dapat diperluas secara horizontal," kata PM Kishida.

Kemungkinan besar pasukan khusus anti teroris untuk melindungi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Jepang akan dibentuk dalam waktu dekat ini.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.