Krisis Myanmar

AS Desak China Kendalikan Junta Militer Myanmar Buntut Eksekusi Mati 4 Aktivis

Ned Price menekan China untuk mengendalikan militer Myanmar menyusul adanya eksekusi mati terhadap empat aktivis demokrasi.

TOM BRENNER / POOL / AFP
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price berbicara kepada wartawan selama jumpa pers di Departemen Luar Negeri di Washington, DC pada 1 Maret 2021. - Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menekan China untuk mengendalikan militer Myanmar menyusul adanya eksekusi mati terhadap empat aktivis demokrasi. 

TRIBUNNEWS.COM - Pejabat senior Amerika Serikat (AS) mendesak China untuk mengendalikan militer Myanmar buntut eksekusi terhadap empat orang aktivis demokrasi.

Militer Myanmar mengumumkan eksekusi empat orang itu karena dituduh membantu aksi teror, pada Senin (25/7/2022).

Dijatuhi hukuman mati dalam persidangan rahasia pada Januari hingga April, orang-orang ini dituduh membantu gerakan perlawanan sipil terhadap junta militer sejak kudeta tahun lalu.

Adapun mereka yang dieksekusi adalah jubir kampanye demokrasi Kyaw Min Yu (Jimmy), mantan anggota parlemen dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw, sekutu pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Dua orang lainnya yang dieksekusi adalah Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengecam tindakan ini dalam sebuah pengarahan pada Selasa (26/7/2022).

Baca juga: ASEAN Didesak Ambil Tindakan Setelah Militer Myanmar Eksekusi Mati 4 Aktivis Demokrasi

"Bisa dibilang, tidak ada negara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi lintasan langkah Burma selanjutnya lebih dari RRC (Republik Rakyat China)," kata Price, mencatat bahwa junta belum menghadapi tekanan ekonomi dan diplomatik, lapor The Guardian.

Price mengatakan, diskusi mendalam telah diadakan dengan China dan India tentang bagaimana mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang bertemu dengan aktivis Myanmar di Bangkok bulan ini, menyuarakan keyakinan bahwa pembunuhan itu tidak akan menghalangi gerakan demokrasi negara itu.

"Pengadilan palsu rezim dan eksekusi ini adalah upaya terang-terangan untuk memadamkan demokrasi; tindakan ini tidak akan pernah menekan semangat orang-orang pemberani Burma," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lama Myanmar.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved