Jokowi Kunjungi China, Jepang dan Korea Selatan, Pengamat Harap Presiden Turut Bahas Empat Isu Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke tiga negara di Asia, masing-masing China, Jepang dan Korea Selatan, pada 26-28 Juli 2022.

Editor: Wahyu Aji
Kolase Tribunnews.com/Sekretariat Presiden
(Kiri) Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Kishida Fumio di Kantor PM Jepang, Rabu pagi, (27/7/ 2022) dan Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China, Xi Jinping di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa sore, (26/7/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke tiga negara di Asia, masing-masing China, Jepang dan Korea Selatan, pada 26-28 Juli 2022.

Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati, menilai ada sejumlah hal penting yang harus dibahas dalam kunjungan Presiden Jokowi ke China, Jepang dan Korea Selatan tersebut.

Pertama, adalah meyakinkan ketiga negara itu untuk hadir pada pertemuan G20.

Kedua, pembicaraan terkait investasi di IKN harus disertai juga dengan perjanjian yang tidak merugikan Indonesia di kemudian hari.

Poin ketiga adalah Presiden Jokowi juga diharapkan meyakinkan ketiga negara tersebut terkait kerjasama Pertahanan Keamanan, termasuk alutsista dan transfer tekhnologinya.

Industri pertahanan kita dapat dikerjasamakan dengan Industri Pertahanan ketiga negara tersebut tanpa ada tekanan politik apapun. 

Dan seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence). 

"Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber," kata Susaningtyas melalui pesan singkat, Rabu (27/7/2022).

Wanita yang akrab disapa Nuning itu mrngatakan, kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman Hybrid Warfare. 

Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat. 

Untuk poin keempat, Nuning mengatakan, kepada China sangat baik bila dibicarakan terkait batas wilayah laut China Selatan. Hal yang penting juga membicarakan kawasan.

Baca juga: Bertemu Perdana Menteri Jepang, Presiden Jokowi Minta Tarif Ekspor Sejumlah Komoditas Diturunkan

Jika China dan AS terlibat dalam konflik di LCS. Satu yang pasti, negara-negara ASEAN akan sulit mempertahankan netralitasnya. 

Seperti kita ketahui belakangan setelah AUKUS dibentuk semakin menegaskan bahwa konstelasi Geopolitik kekuatan negara-negara di dunia bergeser ke Asia Pasifik. 

"Ini merupakan sinyal kuat bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia untuk mencegah, sekaligus bersiap terjadinya peningkatan eskalasi hingga kemungkinan terburuk adanya perang terbuka," ujar mantan Anggota Komisi I DPR itu.

Masih kata Nuning, dalam hal ini kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan (pakai kapal yang tidak baru juga tidak apa lempar jangkar disana).

Sedangkan  dari perspektif keamanan, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina.

Baca juga: Sejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping

"Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik," tuturnya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved