Breaking News:

Konflik Rusia Vs Ukraina

Menteri Hungaria Sebut Sanksi Anti-Rusia Sangat Rugikan Eropa

Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menyebut sanksi anti-Rusia sangat merugikan bagi Eropa, singgung inflasi hingga harga komoditas pangan.

Layanan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia melalui AP
Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Peter Szijjarto. - Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menyebut sanksi anti-Rusia sangat merugikan bagi Eropa, singgung inflasi hingga harga komoditas pangan. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menyampaikan komentarnya soal sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia atas invsainya ke Ukraina.

Tanggapannya disampaikan kepada TASS di sela-sela di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Szijjarto menyebut tindakan pembatasan skala besar yang diberlakukan Uni Eropa (UE) terhadap Rusia menyebabkan kerugian besar bagi Eropa.

“Jika melihat kebijakan sanksi Uni Eropa, bukan secara ideologis bukan politik tetapi secara profesional, maka jelas sangat merugikan bagi Eropa, sangat menyakitkan," ucapnya.

"Inflasi meroket, harga energi berada di Astaga, harga komoditas pangan naik sekali," turunya.

"Jadi kebijakan sanksi ini jelas sangat merugikan Eropa dan masyarakat Eropa," ujarnya.

Baca juga: Olaf Scholz Akui Sanksi Anti-Rusia Sebabkan Ekonomi Jerman Alami Kerugian

Sanksi tambahan

Sementara itu, Guardian melaporkan Gedung Putih mengumumkan sanksi baru kepada Moskow menyusul adanya referendum di empat wilayah Ukraina, Jumat (23/9/2022).

AS berencana mengenakan biaya ekonomi tambahan kepada Rusia dalam hubungannya dengan sekutu Amerika, jika Rusia kekeh dengan pencaplokan Ukraina.

Menurut AS, Rusia merencanakan 'referendum palsu' di timur Ukraina sebagai langkah untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut.

Berikut update perang Rusia-Ukraina, pada Sabtu (24/9/2022):

Referendum di Ukraina

Sejumlah wilayah yang dikuasai separatis pro-Kremlin dan pasukan Rusia di Ukraina telah memulai referendum untuk bergabung dengan Rusia.

Adapun referendum itu dilakukan oleh penduduk Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR) atau disebut Donbas, serta sejumlah wilayah di Kherson dan Zaporizhia, di Ukraina.

Baca juga: Retno Marsudi Bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di New York, Ini yang Dibahas

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved