PBB Setujui Resolusi yang Desak Rusia Ganti Rugi atas Perang di Ukraina, Indonesia Pilih Abstain

- Guinea-Bissau

- Guyana

- Haiti

- Honduras

- India

- Indonesia

- Irak

- Israel

- Jamaika

- Yordania

- Kazakstan

- Kyrgyzstan

- Laos

- Lebanon

- Libya

- Madagaskar

- Malaysia

- Mauritania

- Mauritius

- Mongolia

- Mozambik

- Namibia

- Nepal

- Nigeria

- Oman

- Pakistan

- Rwanda

- Saint Kitts dan Nevis

- Saint Lucia

- Saint Vincent dan Grenadines

- Arab Saudi

- Serbia

- Sierra Leone

- Afrika Selatan

- Sudan Selatan

- Sri Lanka

- Sudan

- Suriname

- Tajikistan

- Thailand

- Timor-Leste

- Trinidad dan Tobago

- Tunisia

- Uganda

- Uni Emirat Arab

- Uzbekistan

- Vietnam

- Yaman

Negara-negara anggota yang Mendukung

- Afghanistan

- Albania

- Andorra

- Argentina

- Australia

- Austria

- Belgia

- Benin

- Bosnia dan Herzegovina

- Bulgaria

- Kanada

- Tanjung Verde

- Chad

- Chili

- Kolombia

- Komoro

- Kosta Rika

- Kroasia

- Siprus

- Republik Ceko

- Denmark

- Djibouti

- Republik Dominika

- Ekuador

- Estonia

- Fiji

- Finlandia

- Prancis

- Georgia

- Jerman

- Ghana

- Yunani

- Guatemala

- Hungaria

- Islandia

- Irlandia

- Italia

- Pantai Gading

- Jepang

- Kenya

- Kiribati

- Kuwait

- Latvia

- Liberia

- Liechtenstein

- Lithuania

- Luksemburg

- Malawi

- Maladewa

- Malta

- Kepulauan Marshall

- Meksiko

- Mikronesia

- Monako

- Montenegro

- Myanmar

- Nauru

- Belanda

- Selandia Baru

- Niger

- Makedonia Utara

- Norwegia

- Palau

- Panama

- Papua Nugini

- Paraguay

- Peru

- Filipina

- Polandia

- Portugal

- Qatar

- Republik Korea (Korea Selatan)

- Republik Moldova

- Rumania

- Samoa

- San Marino

- Seychelles

- Singapura

- Slovakia

- Slovenia

- Kepulauan Solomon

- Somalia

- Spanyol

- Swedia

- Swiss

- Togo

- Tuvalu

- Turki

- Ukraina

- Inggris Raya

- Amerika Serikat

- Uruguay

- Vanuatu

- Zambia

Kata Ukraina dan Rusia

Duta Besar Kyiv untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara, jika Rusia telah menargetkan pabrik hingga bangunan tempat tinggal, serta rumah sakit.

"Ukraina akan memiliki tugas berat untuk membangun kembali negara dan pulih dari perang ini."

"Tetapi pemulihan itu tidak akan pernah lengkap tanpa rasa keadilan bagi para korban perang Rusia."

"Sudah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia," ujar Kyslytsya, Selasa (15/11/2022), dilansir Reuters.

Baca juga: Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy Minta Tolong G-19 Paksa Rusia Hentikan Ancaman Nuklir

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara bahwa ketentuan resolusi itu "secara hukum batal demi hukum".

Sehingga, dia mendesak negara-negara memberikan suara untuk menentangnya.

"Barat sedang mencoba menarik dan memperburuk konflik dan berencana menggunakan uang Rusia untuk itu," kata Nebenzia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina