Sabtu, 30 Agustus 2025

Virus Corona

Otoritas China Mulai Selidiki Pengunjuk Rasa yang Menentang Kebijakan Pembatasan Covid-19

Sumber tersebut mengatakan, polisi bertanya bagaimana mereka mendapat informasi mengenai protes dan apa motif mereka pergi ke aksi protes tersebut.

Penulis: Nur Febriana Trinugraheni
Twitter Janis Mackey Frayer/@janisfrayer
Pada protes nol Covid di Beijing, orang-orang membawa kertas putih dan menyanyikan lagu kebangsaan China, yang merupakan seruan selama lockdown, Senin (28/11/2022). Pihak berwenang China dilaporkan mulai menyelidiki beberapa peserta unjuk rasa akhir pekan kemarin yang menentang pembatasan Covid-19. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Pihak berwenang China dilaporkan mulai menyelidiki beberapa peserta unjuk rasa akhir pekan kemarin yang menentang pembatasan Covid-19.

Melansir dari Reuters, dua pengunjuk rasa di Beijing mengatakan bahwa penelepon yang mengidentifikasi diri mereka sebagai petugas polisi Beijing, meminta mereka untuk melapor ke kantor polisi pada Selasa (29/11/2022), dengan menyerahkan laporan tertulis mengenai kegiatan mereka pada Minggu (27/11/2022) malam.

Seorang mahasiswa juga mengaku, perguruan tinggi mulai menanyai para mahasiswanya apakah mereka pernah berada di daerah di mana protes terjadi dan memerintahkan mereka untuk membuat pernyataan tertulis.

Baca juga: Di Balik Aksi Protes Pekerja Pabrik Foxconn di China: Ketidakpercayaan hingga Pembatasan Covid-19

"Kami semua mati-matian menghapus riwayat obrolan kami," kata sumber lain yang menyaksikan protes Beijing dan menolak untuk disebutkan namanya.

Sumber tersebut mengatakan, polisi bertanya bagaimana mereka mendapat informasi mengenai protes dan apa motif mereka pergi ke aksi protes tersebut.

Tidak jelas bagaimana pihak berwenang China mengidentifikasi orang-orang yang akan diinterogasi mengenai partisipasi mereka dalam protes, dan juga tidak jelas berapa banyak orang yang ingin diinterogasi oleh pihak berwenang.

Biro Keamanan Umum Beijing tidak menanggapi permintaan komentar. Sementara seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan hak dan kebebasan harus dilaksanakan dalam kerangka hukum.

Ketidakpuasan publik yang membara terhadap kebijakan pencegahan Covid-19 yang ketat selama tiga tahun pandemi memicu protes di kota-kota di China.

Gelombang pembangkangan sipil terbesar di China sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan satu dekade lalu terjadi ketika jumlah kasus Covid-19 mencapai rekor tertinggi setiap hari, dengan sebagian besar kota menghadapi penguncian wilayah atau lockdown baru.

Seorang pejabat kesehatan China, Cheng Youquan, mengatakan keluhan mengenai kontrol Covid-19 yang ketat terutama tentang penerapannya yang tidak fleksibel.

Baca juga: Polisi China Ambil Sikap, Buru Pendemo yang Tolak Kebijakan Nol-Covid

"Masalah yang disorot oleh publik tidak ditujukan pada pencegahan dan pengendalian epidemi itu sendiri, tetapi fokus pada penyederhanaan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian," kata Cheng Youquan kepada wartawan, seraya menambahkan pihak berwenang akan menangani masalah yang mendesak.

Pejabat di Provinsi Guangdong mengumumkan pada Selasa malam bahwa pihaknya akan mengizinkan warga yang memiliki kontak erat dengan penderita Covid-19 untuk dikarantina di rumah setelah otoritas kesehatan menyerukan tindakan yang lebih terarah.

Covid-19 telah menyebar meskipun China sebagian besar mengisolasi dirinya dari dunia, dan menuntut pengorbanan yang signifikan dari penduduknya untuk melakukan pengujian atau tes Covid-19 serta isolasi yang berkepanjangan.

Penguncian telah memperburuk ekonomi, yang menjadi salah satu perlambatan paling tajam dalam pertumbuhan yang dialami China di beberapa dekade, mengganggu rantai pasokan global dan pasar keuangan.

Video yang diperoleh Reuters pada Selasa menunjukkan, pengunjuk rasa di  Kota Jinan bentrok dengan polisi dalam pakaian hazmat dan meneriakkan "cabut penguncian" ketika mereka mencoba untuk menerobos barikade.

Di Kota Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang, video di media sosial yang tidak dapat diverifikasi Reuters menunjukkan ratusan polisi menduduki lapangan besar pada Senin (28/11/2022) malam untuk mencegah orang berkumpul.

Baca juga: Twitter Diam-diam Ubah Kebijakan Soal Covid-19, Elon Musk: Jadi Arena Kebebasan Berbicara

Satu video menunjukkan polisi, yang dikelilingi oleh sekelompok kecil orang yang memegang smartphone, melakukan penangkapan sementara yang lain berusaha menarik kembali orang yang ditahan.

Polisi Kota Hangzhou tidak segera berkomentar mengenai video yang beredar tersebut.

Di Shanghai dan Beijing, polisi berpatroli di tempat yang disarankan oleh beberapa grup di layanan pesan Telegram sebagai lokasi berkumpul. Kehadiran polisi pada Senin malam memastikan tidak ada perkumpulan yang terjadi.

"Benar-benar menakutkan," kata warga Beijing Philip Qin, 22 tahun, merujuk pada banyaknya polisi di jalanan.

Penduduk mengatakan polisi telah memeriksa telpon kepada orang-orang yang melewati daerah itu untuk memeriksa apakah mereka memiliki jaringan pribadi virtual (VPN) dan aplikasi Telegram, yang telah digunakan pengunjuk rasa, kata penduduk.

VPN ilegal bagi kebanyakan orang di China, sedangkan aplikasi Telegram diblokir dari internet China. Beberapa pengunjuk rasa telah menggunakan aplikasi kencan untuk menghindari sensor dan pengawasan polisi.

Baca juga: Polisi China Ambil Sikap, Buru Pendemo yang Tolak Kebijakan Nol-Covid

Pemicu protes adalah kebakaran yang terjadi pada pekan lalu di kota Urumqi yang menurut pihak berwenang menewaskan 10 orang.

Beberapa pengguna internet mengatakan tindakan lockdown Covid-19 menghambat upaya penyelamatan orang di gedung yang terbakar. Para pejabat Urumqi telah membantah tuduhan tersebut.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan