Piala Dunia U-20: Gubernur Wayan Koster tolak timnas Israel berlaga di Bali, dan bagaimana sikap pemerintah Indonesia?

Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia, yang dimulai pada 20 Mei mendatang, terus mendapat penolakan dari beberapa pihak.

Setelah penolakan itu disuarakan beberapa ormas Islam, Gubernur Bali, I Wayan Koster, Selasa (14/03), mengatakan pihaknya menolak Bali dijadikan lokasi laga timnas Israel saat Piala Dunia U-20 nanti.

Hal itu dituangkan Wayan Koster dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zaenudin Amali, yang dikirimkan pada Selasa (14/03).

Dari informasi yang diterima Koster, ada enam provinsi yang ditunjuk sebagai tempat pelaksaan turnamen itu, yaitu Bali, Jakarta, Sumsel, Jabar, Jateng, serta Jatim.

Dalam suratnya, Koster menjelaskan alasan penolakan Bali dijadikan lokasi laga timnas Israel.

Menurutnya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia, "yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan pemerintah Israel."

Karena itulah, Wayan Koster meminta Menteri Pemuda dan Olahraga mengambil kebijakan untuk melarang timnas Israel ikut bertanding di Bali.

"Pemerintah Bali menyatakan menolak keikusertaan timnas Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," katanya.

"Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya berkaitan dengan Israel," papar Koster.

Sebelumnya, penolakan keras terutama datang dari sejumlah Ormas Islam.

Mereka menganggap bahwa menerima kedatangan timnas sepak bola U-20 Israel sama artinya dengan melegitimasi penjajahan terhadap bangsa Palestina.

Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim selama ini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan selalu mendukung kemerdekaan Palestina.

Namun, pengamat sepak bola Anton Wijaya mengatakan Indonesia tidak punya alasan untuk menolak timnas Israel, karena sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Plt Menpora) Muhadjir Effendy mengatakan keikutsertaan Israel dalam laga Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dikaji, tapi ia menegaskan komitmen pemerintah pada konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri telah mengatakan ketuanrumahan Indonesia di Piala Dunia U-20 tidak akan menggoyahkan dukungan untuk Palestina.

Siapa yang menolak kedatangan Israel?

Sejak tim sepak bola U-20 Israel lolos ke putaran final Piala Dunia 2023 pada Juni lalu, muncul penentangan dari berbagai pihak di Indonesia.

Pada Senin (20/03), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mengadakan demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia menolak kedatangan timnas Israel.

Wakil sekretaris jenderal PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan alasan mereka menolak karena mereka menganggap Israel sebagai negara penjajah yang telah mengambil tanah Palestina dan menduduki Yerusalem timur, lokasi satu dari tiga tempat suci bagi umat Islam yaitu Masjid al-Aqsa.

Novel mengutip alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

“Nah dengan semangat ini artinya landasan konstitusi loh yang kita pegang, harus ditolak timnas Israel ini karena menerima timnas Israel ini sama juga artinya legitimasi daripada penjajahan yang ada di dunia ini,” ujarnya.

Novel mengatakan jika timnas Israel tetap datang ke Indonesia, pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi. Namun ia berjanji aksi mereka akan tetap di dalam jalur konstitusi.

“Mungkin bisa juga kita demo ke bandara untuk menolak timnas Israel hadir, begitu juga ke stadion di mana ada timnas Israel [bertanding] kita akan melakukan aksi-aksi perlawanan. Bagaimanapun kita harus bisa menolak timnas Israel. Tentunya secara jalur jalur konstitusi,” kata Novel.

Sebelumnya, keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia juga ditanggapi ketua umum salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.

Haedar Nashir mengatakan kebijakan terkait sepak bola atau urusan-urusan lain harus dalam sejalan dengan kebijakan atau politik negara.

"Sejauh negara itu masih punya kebijakan anti imperialisme, anti kolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan," kata Haedar seperti dilaporkan detikcom.

Penolakan tidak cuma datang dari ormas-ormas Islam, tapi juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komite Nasional Pemuda Indonesa (KNPI), dan gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS) Indonesia.

Meski demikian, duta besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun, mengatakan pemerintahnya tidak mempermasalahkan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20.

Ia menambahkan, Palestina memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang tunduk pada aturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

“Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini tentu tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara, karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Zuhair di Kedubes Palestina, Rabu (15/03) seperti dilaporkan kantor berita Antara.

Bisakah Indonesia menolak Israel?

Bagaimanapun, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo mengatakan Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U-20 tidak punya alasan untuk menolak kedatangan timnas Israel.

Itu karena Israel adalah anggota FIFA, yang berarti ia berhak mengikuti semua turnamen di bawah bendera FIFA selama memenuhi syarat.

“Karena Indonesia sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah dan diterima oleh FIFA, menggantikan China, harusnya semua tanggung jawab yang mengikuti keikutsertaan atau kesediaan Indonesia sebagai host Piala Dunia U-20 ya harus dijaga benar benar karena ini pertaruhan martabat dan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka,” kata Anton kepada BBC News Indonesia.

Ia menambahkan, jika Indonesia menolak kedatangan Israel, Indonesia bisa dikecam oleh FIFA dan oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat.

Lebih jauh, Anton berpendapat bahwa urusan olahraga harus dipisahkan dengan urusan politik.

Ia mengatakan bila Indonesia mau menolak atlet Israel atas dasar penjajahan dan kemanusiaan, maka Indonesia juga harus menolak atlet-atlet dari negara lain yang pernah dituduh melakukan penjajahan.

“Kalau Indonesia mau menuruti kelompok itu [yang menolak Israel], harusnya kita memboikot semua event olahraga yang diikuti misalnya oleh Amerika Serikat ... China juga harus kita boikot, Prancis juga harus kita boikot, semua negara harusnya kita boikot karena negara-negara itu tidak ada satu pun yang suci dari dosa terhadap kemanusiaan,” kata Anton.

Bagaimana sikap pemerintah Indonesia?

Plt Menpora Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah Indonesia sedang mengkaji soal teknis kedatangan timnas U-20 Israel ke Indonesia.

Menanggapi kritik dari politikus PKS, Muhammad Nasir Djamil dalam rapat kerja Komisi III DPR di Senayan, Senin (20/03), Muhadjir mengatakan pemerintah akan menegakkan konstitusi khususnya alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Namun demikian, kata Muhadjir, Indonesia sudah terlanjur berkomitmen untuk menjadi penyelenggara U-20.

"Posisi kita jelas, jadi kita pemerintah Indonesia tidak akan beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi itu. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan event itu, dan saya kira kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia," kata Muhadjir, sebagaimana dilaporkan berbagai media.

Menpora sebelumnya yang sekarang sudah mengundurkan diri, Zainuddin Amali, mengatakan pihaknya dan PSSI hanya berperan sebagai penyelenggara kejuaraan dunia sepak bola itu.

Adapun urusan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Israel diserahkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menolak untuk diwawancarai. Namun saat taklimat dengan wartawan, 10 Maret lalu, ia menegaskan bahwa ketuanrumahan Indonesia di Piala Dunia U-20 tidak akan menggoyahkan dukungan untuk Palestina.

"Posisi pemerintah Indonesia terhadap isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten,” ujarnya.

• Sepak bola di tengah konflik Israel dan Palestina
• Gara-gara tolak atlet Israel, Malaysia dicoret jadi tuan rumah kejuaraan renang difabel
• Normalisasi hubungan Israel dan Indonesia disinggung Menlu AS saat ke Jakarta

Pernahkah hal seperti ini terjadi?

Ini bukan pertama kalinya hubungan diplomatik Indonesia dan Israel memperumit urusan olahraga.

Pada 1962, Presiden Sukarno menolak memberikan visa kepada delegasi Israel yang hendak mengikuti Asian Games. Akibatnya, Indonesia diskors dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan dilarang mengikuti Olimpiade Musim Panas 1964.

Peristiwa yang lebih baru terjadi pada 2015, ketika atlet atlet Israel Misha Zilberman hendak bertanding di Kejuaraan Dunia Badminton. Zilberman sempat menunggu di Singapura selama dua pekan karena visanya ditolak Indonesia meski sudah mengajukan sejak enam bulan sebelumnya.

Waktu itu, Federasi Badminton Dunia (BWF) sampai mengancam akan mencoret Indonesia dari tuan rumah Kejuaraan Dunia Badminton jika tidak mau menerima Zilberman.

Zilberman akhirnya mendapat visa pada saat-saat terakhir dan terbang ke Jakarta. Namun ia kandas setelah dikalahkan pemain Taiwan Hsu Jen Hao.

Pada Piala Dunia 2023 yang dimulai pada 20 Mei mendatang, masalah teknis yang disoroti antara lain mengenai pemberian visa kepada para pemain Israel, juga pengibaran bendera Israel dan dikumandangkannya lagu kebangsaan Israel pada pertandingan.

Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan beberapa kebijakan teknis sudah dibicarakan dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Saya mengutip beliau 'sudah dibahas dan disiapkan semua jalur, ditunggu saja nanti',” kata Faizasyah, 10 Maret lalu.