China Minta Kedutaan Asing untuk Hapus Poster Pro-Ukraina dan Propaganda Lainnya

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah China telah mengirimkan pemberitahuan ke beberapa kedutaan dan organisasi internasional agar menghapus simbol propaganda.

China meminta mereka agar tidak memamerkan 'propaganda yang dipolitisasi' di gedung mereka.

"Jangan gunakan dinding luar fasilitas gedung untuk menampilkan propaganda yang dipolitisasi untuk menghindari perselisihan antar negara," kata Kementerian Luar Negeri China dalam pemberitahuan tertanggal 10 Mei 2023.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan, kantor kedutaan dan organisasi internasional wajib menghormati hukum dan peraturan China.

Meski tak disebutkan soal bendera Ukraina atau pajangan 'propaganda' tertentu, empat diplomat di China yang identitasnya dirahasiakan, mengatakan pemberitahuan itu jelas terkait dengan pameran solidaritas Ukraina, seperti dikutip dari Reuters.

Beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, poster bendera Ukraina di dinding luar Kedutaan Besar Kanada di China, dirusak dengan grafiti anti-NATO, menurut seorang saksi.

Baca juga: Persiapan KTT G7, PM Jepang Fumio Kishida Tekankan China dan Rusia Jangan Ubah Status Quo Sepihak

Misi Uni Eropa, Inggris, Jerman dan Polandia di China juga menampilkan gambar bendera Ukraina.

Namun, mereka tidak segera menanggapi permintaan komentar.

China menyerukan perdamaian di Ukraina tapi menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia, yang menyebabkan kritik dari negara-negara Barat.

Beberapa kedutaan Barat telah memasang poster yang menyatakan bahwa mereka "Stand With Ukraine," dalam bahasa China dan Inggris.

Surat itu diyakini telah dikirim ke semua misi diplomatik di China. 

Baca juga: Seorang Lansia Warga Negara Amerika di China Dihukum Penjara Seumur Hidup atas Tuduhan Mata-mata

China Menolak untuk Mengutuk Rusia

Pemerintah China telah menolak tekanan dari AS dan sekutunya untuk memihak Barat melawan Rusia, mendesak diakhirinya secara damai permusuhan yang meningkat pada Februari 2022.

"AS harus merefleksikan tanggung jawabnya atas masalah Ukraina dan berhenti memaksa negara lain untuk memihak dan mencoreng orang lain" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin saat konferensi pers harian pada Selasa (16/5/2023).

“Kami percaya bahwa sebagian besar negara ingin melihat penyelesaian damai krisis Ukraina daripada lebih banyak penjualan senjata dan tindakan yang mengobarkan api, seperti yang telah dilakukan AS,” tambah Wang, dikutip dari RT.

Sebelumnya, China mengajukan usulan perdamaian untuk Rusia dan Ukraina.

Langkah China itu dikritik oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada 21 Maret 2023, seperti diberitakan Euro News.

Menurut Jens Stoltenberg, China harus secara terbuka mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai ilegal sebelum terlibat dalam upaya moderasi apa pun untuk mengakhiri perang.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait China