Menteri Israel: Bantuan Kemanusiaan Tak Boleh Masuk Gaza, Mereka Tak Tahu Berterima Kasih

Menteri Israel: Bantuan Kemanusiaan Tak Boleh Masuk Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi Israel, Katz menyatakan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang boleh masuk ke Gaza.

Mengabaikan situasi warga sipil, dia menekankan, pengepungan Israel secara total terhadap Gaza tidak akan dicabut kecuali Hamas melepaskan semua sandera yang mereka tangkap.

Pernyataan Katz itu muncul setelah pemerintah Israel memutus pasokan air, bahan bakar, dan listrik ke wilayah Palestina menyusul serangan pejuang Hamas Palestina pada Sabtu.

Baca juga: Persenjataan Berlimpah Hamas: Faktor Iran, Terowongan Rahasia, Hingga Pabrik Rudal Lokal

“Bantuan kemanusiaan ke Gaza? Tidak ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada pompa air yang akan dibuka dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk sampai para korban penculikan Israel dipulangkan,” tulis Katz di Twitter, Kamis (12/10/2023).

Dalam postingan sebelumnya, menteri tersebut menyatakan bahwa Israel telah bertahun-tahun memasok listrik, air, dan bahan bakar ke Gaza.

“Alih-alih mengucapkan terima kasih, mereka malah mengirim ribuan pasukan untuk menyembelih, membunuh, memerkosa, dan menculik bayi, wanita, dan orangtua,” kata Katz.

Dia menambahkan bahwa Israel akan terus memperketat pengepungan Gaza sampai Hamas disingkirkan.

Blokade Gaza awalnya diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Senin, yang mengatakan bahwa dia telah memerintahkan “pengepungan total terhadap Jalur Gaza”.

Perintah itu menyatakan, “tidak akan ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar dan tidak ada air" bagi warga Gaza.

Baca juga: Video Israel Diduga Pakai Bom Fosfor Putih Serang Gaza, Fakta Mengerikan Membakar Sampai ke Tulang

Langgar Hukum Internasional

Sementara itu, baik UE maupun PBB telah menyuarakan keprihatinan atas tindakan Israel di Gaza.

Pihak UE, lewat komisaris kebijakan luar negerinya,  Josep Borrell pada Selasa, bahkan menyatakan kalau aksi Israel merampas makanan, air, dan listrik dari penduduk sipil di Gaza tidak sejalan dengan hukum internasional.

PBB, pada gilirannya, telah mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap potensi kejahatan perang yang dilakukan selama eskalasi konflik Israel-Palestina baru-baru ini.

PBB menyatakan bahwa mereka memiliki “bukti yang jelas” bahwa kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

Peningkatan kekerasan terbaru dimulai pada hari Sabtu ketika Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai sebagian besar Gaza, melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa, menembakkan roket dan mengirim pasukan komando jauh ke wilayah Israel.

IDF menanggapinya dengan membom Gaza dan memutus semua layanan utilitasnya, ketika Israel secara resmi menyatakan perang.

Hingga Kamis pagi, Israel mencatat setidaknya 1.300 orang tewas dan sekitar 3.300 orang terluka di antara warganya.

Pemerintah Palestina di Gaza mencatat sedikitnya 1.203 orang tewas dan lebih dari 5.763 orang terluka sejak pecahnya konflik.

(oln/RT/*)