PM Netanyahu Paksa Warga Gaza Angkat Kaki, Janji Bakal Carikan Rumah Baru

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk menerapkan kebijakan migrasi sukarela kepada warga Palestina yang tinggal di kawasan Gaza.

Menurut harian Israel Hayom, Netanyahu melontarkan komentar tersebut dalam sidang tertutup yang dihadiri anggota parlemen Partai Likud pada Selasa (27/12/2023).

Untuk menyukseskan rencana itu, PM Netanyahu bahkan tengah membentuk komite untuk memastikan bahwa siapapun yang ingin pindah ke negara ketiga dapat melakukan hal tersebut.

Baca juga: 80 Jenazah Palestina Tiba di Gaza, Beberapa dalam Kondisi Tak Utuh, Israel Diduga Curi Organ Mereka

Tawaran ini dilontarkan Israel setelah militernya menggempur jalur Gaza pada 7 Oktober lalu hingga menewaskan sedikitnya 20.700 warga Palestina.

Tak hanya memicu genosida massal, serangan yang awalnya ditujukan untuk menumpas milisi Hamas justru menyebabkan kehancuran di Gaza.

Dengan setengah dari perumahan di wilayah pesisir rusak atau hancur.

Sementara itu, hampir 2 juta orang harus mengungsi dan hidup di tengah krisis akibat kekurangan pasokan makanan dan air bersih.

Israel hingga kini belum mengungkap negara mana yang akan menampung perpindahan warga Gaza.

Namun PM Netanyahu berjanji bahwa pihaknya akan mengusahakan agar negara-negara lain mau menerima warga Gaza.

“Masalah kami adalah negara-negara yang bersedia menyerap (mereka), dan kami sedang berupaya mengatasinya,” kata Netanyahu, dikutip dari Anadolu Ajansı.

“Dunia sudah mendiskusikan kemungkinan imigrasi sukarela,” imbuhnya.

Imigrasi Warga Gaza Dikecam Dunia

Rencana Netanyahu yang akan mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela mendapat banyak kecaman

Palestina pun menyerukan dunia menentang rencana Israel itu.

"Pengakuan Netanyahu mengenai pemindahan paksa warga kami adalah tamparan berikutnya untuk negara-negara yang mendukung dia dalam perang genosida di Jalur Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Palestina.

"Rakyat Palestina tak akan membiarkan rencana apa pun yang bertujuan melenyapkan perjuangan atau mengeluarkan mereka dari tanah dan tempat sucinya," tambah Kemlu Palestina.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas juga mengecam rencana Netanyahu dengan menyebut rencana itu sebagai upaya "memperpanjang agresi."

Penolakan serupa juga turut dilontarkan Dewan Pengungsi Norwegia pada Selasa (26/12/2023).

Dalam keterangan resminya Dewan Pengungsi Norwegia memperingatkan pemindahan paksa warga Palestina merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum internasional”.

“Hal tersebut juga merupakan kejahatan yang kejam," kata Ketua Dewan Pengungsi Norwegia Jan Egeland.

Para kelompok HAM menilai pemindahan paksa ratusan ribu warga Palestina di Gaza oleh Israel, mengingatkan peristiwa bencana tahun 1948 yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai ‘Nakba’.

Nakba sendiri merupakan peristiwa eksodus massal yang menimpa setidaknya 750 ribu orang Arab di negara itu.

Pasukan Israel yang saat itu baru dibentuk, melancarkan serangan besar-besaran.

Akibatnya, terjadi pemindahan permanen lebih dari setengah populasi Palestina.

Peristiwa itu bahkan meninggalkan luka mendalam bagi penduduk setempat, karena secara tidak langsung penjajahan itu membuat penduduk Palestina terusir dari tanah airnya.

Sebagian besar orang Palestina berakhir sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan di negara-negara Arab, tak banyak dari mereka yang pindah lebih jauh.

Sementara itu menurut badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA, sebagian besar orang Palestina korban Nakba memilih tinggal di kamp-kamp pengungsi yang seiring waktu berubah menjadi kota-kota pengungsi.

Mereka kebanyakan menempati Jalur Gaza,Tepi Barat yang Diduduki, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yerusalem Timur.

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)