Hong Kong Buka Pintu, Siap Tampung Mahasiswa Asing Harvard yang Diusir Trump

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Hong Kong mendorong universitas-universitas lokal untuk menarik mahasiswa Harvard yang terkena larangan atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Usulan itu diungkap Biro Pendidikan Hong Kong tepat setelah Trump menjegal Harvard dengan mencabut izin universitas kondang itu untuk menerima mahasiswa internasional selama tahun akademik 2025–2026.

Menanggapi larangan tersebut, Biro Pendidikan Hong Kong meminta semua universitas untuk menawarkan fasilitas kepada mahasiswa yang memenuhi syarat.

Hal ini sebagai upaya Hong Kong dalam melindungi hak dan kepentingan sah mahasiswa serta staf pengajar.

"Biro Pendidikan segera meminta semua universitas di Hong Kong untuk memperkenalkan langkah-langkah fasilitasi bagi mereka yang memenuhi syarat dmi melindungi hak dan kepentingan yang sah dari mahasiswa " kata biro tersebut dilansir dari Reuters.

Otoritas Hong Kong juga mempertimbangkan langkah-langkah dukungan sebagai bagian dari peran kota sebagai "pusat pendidikan internasional."

Pemerintah juga bekerja sama dengan Harvard Club of Hong Kong untuk membantu mahasiswa terdampak yang sedang mencari alternatif pendidikan.

Adapun Hong Kong memiliki lima universitas dalam daftar 100 besar dunia versi Times Higher Education, menjadikannya salah satu destinasi pendidikan paling kompetitif di Asia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reputasi akademik wilayah ini sempat dipertanyakan akibat krisis politik dan kekhawatiran atas kebebasan akademik.

Dengan menawarkan bantuan ini, Hong Kong berharap dapat menarik mahasiswa berbakat, memperkuat jaringan global, serta mempertegas posisinya sebagai kota yang ramah bagi pendidikan tinggi internasional.

HKUST Siap Tampung Mahasiswa Harvard

Baca juga: Populer Internasional: AS Cabut Sanksi Suriah - Harvard Gugat Donald Trump

Merespons perintah Biro Pendidikan, Universitas Sains dan Teknologi Hongkong atau Hong Kong's University of Science and Technology (HKUST) mengumumkan bahwa pihaknya siap menampung mahasiswa Harvard.

Dalam laman resminya, mereka memberikan undangan terbuka bagi mahasiswa internasional tingkat sarjana dan pascasarjana di Universitas Harvard.

HKUST menawarkan penerimaan tanpa syarat, proses pendaftaran yang disederhanakan, serta dukungan akademik bagi mahasiswa yang sebelumnya diterima di Harvard.

"Universitas akan memberikan tawaran tanpa syarat, prosedur penerimaan yang disederhanakan, dan dukungan akademis untuk memfasilitasi transisi yang lancar bagi mahasiswa yang berminat," bunyi pengumuman HKUST.

Langkah HKUST ini menunjukkan komitmen Hong Kong untuk mendukung mahasiswa internasional yang terdampak kebijakan pendidikan global yang berubah, serta memperkuat perannya dalam lanskap pendidikan tinggi internasional.

Kronologi Perseteruan Trump VS Harvard

Konflik panas ini bermula ketika Pemerintah AS secara mengejutkan membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk Universitas Harvard pada 14 April kemarin.

Pemerintah AS berdalih pembekuan dana dilakukan karena memandang universitas Harvard gagal mengendalikan antisemitisme lantaran menoleransi aksi pro-Palestina.

Selain itu pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Namun Harvard beralasan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada civitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

Selain itu pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan.

“Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

Untuk menekan Harvard pada April lalu pemerintah Trump mengancam mencabut status bebas pajak dan dana hibah federal Harvard.

Meliputi tindakan pembekuan dana riset federal sebesar 2,2 miliar dolar serta tambahan dana hibah sebesar 1 miliar dolar AS.

Bahkan pemerintah Trump juga turut mengancam pendidikan mahasiswa internasional dan status bebas pajak universitas.

Terbaru  Pemerintah Donald Trump kembali menjegal resmi mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional.

Dalam pengumuman resminya Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menegaskan bahwa sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) milik Harvard telah resmi dicabut mulai tahun ajaran 2025–2026.  

Adapun keputusan ini dibuat karena pemerintahan Trump mencurigai Harvard telah melakukan kegiatan ilegal yang berbahaya yakni menumbuhkan kekerasan, dan antisemitisme.

Imbas keputusan tersebut lebih dari 6.800 mahasiswa internasional Harvard dilanda kecemasan dan kebingungan akibat pengumuman tersebut.

(Tribunnews.com/Namira)