Berharap Hemat Energi dari WFH, Mungkinkah?

Pemerintah Indonesia merespons dampak konflik Iran terhadap energi dan ekonomi dengan meluncurkan paket kebijakan lintas sektor yang disebut transformasi budaya kerja nasional. Di tengah lonjakan harga minyak dunia, pemerintah memilih menahan kenaikan harga BBM sambil mendorong efisiensi konsumsi energi.

Upaya penghematan pun dilakukan lewat penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara atau ASN selama satu kali dalam sepekan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta pengurangan perjalanan dinas.

Di sektor energi, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 dan memperketat distribusi BBM, termasuk pembatasan pembelian harian.

Sebelumnya dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/03), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kondisi ekonomi nasional masih stabil, dengan cadangan energi seperti bensin, solar, LPG, dan avtur berada di atas standar minimum.

Menteri Bahlil juga mengatakan, pemerintah untuk saat ini tidak akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Namun pemerintah terus memantau dinamika energi global.

Hemat energi lewat WFH dinilai belum efektif

Salah satu kebijakan yang diandalkan pemerintah untuk menekan konsumsi energi adalah penerapan WFH. Namun, efektivitas langkah ini dinilai masih jauh dari efektif, terutama karena kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai secara konsep WFH memang berpotensi menekan mobilitas. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru berisiko bergeser menjadi bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), yang tidak serta-merta mengurangi konsumsi BBM.

"Work from home bisa bergeser jadi work from anywhere. Bisa saja kerjanya dari puncak atau pulang kampung? Kalau gitu mobilitas tetap tinggi," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini justru membuka ruang mobilitas baru yang sulit dikontrol. Dalam kondisi tersebut, tujuan penghematan energi akan sulit tercapai secara signifikan.

Fahmy memperkirakan, realisasi penghematan dari kebijakan WFH kemungkinan hanya berada di kisaran 10 persen, jauh di bawah target pemerintah yang mencapai 20 persen. Angka ini mencerminkan adanya overestimasi dalam perencanaan kebijakan, tanpa mempertimbangkan perilaku masyarakat di lapangan.

Kritik serupa juga diarahkan pada rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, misalnya dengan batas maksimal 50 liter per hari. Menurut Fahmy, kebijakan ini punya persoalan teknis yang belum sepenuhnya terjawab.

Pertama, mekanisme pengawasan masih belum jelas. Jika menggunakan aplikasi seperti MyPertamina, tidak semua konsumen memiliki akses ke aplikasi tersebut.

Kedua, kemampuan sistem untuk mendeteksi pembelian lintas SPBU atau lintas wilayah juga dipertanyakan. Tanpa integrasi data yang kuat, pengguna berpotensi mengakali sistem dengan melakukan pembelian berulang di lokasi berbeda ujarnya.

"Kalau bisa beli di tempat lain, berarti pembatasan tadi kan tidak efektif," kata Fahmy.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada desain kebijakan, tetapi pada kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan yang menopangnya. Tanpa itu, Fahmy memperkirakan, kebijakan ini berisiko hanya menjadi simbol, tanpa dampak signifikan.